Medan Makin Kusut, DPRD Dinilai Lemah dalam Fungsi Pengawasan

analisamedan.com -Berbagai persoalan tata kota di Medan dinilai kian menumpuk tanpa penyelesaian yang jelas. Mulai dari persoalan sampah, banjir, parkir semrawut, hingga polemik perizinan bangunan, memunculkan sorotan terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan dan DPRD sebagai lembaga pengawas kebijakan.

Founder Ethics of Care, Farid Wajdi, menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan dan minimnya pengawasan legislatif. Ia menyebut DPRD Medan belum menunjukkan peran signifikan dalam mencegah kebijakan bermasalah sejak tahap perencanaan.

"DPRD seharusnya hadir sebagai pengawas sejak awal, bukan sekadar bereaksi setelah masalah muncul dan ramai diberitakan," ujar Farid, Selasa (6/1/2026)

Salah satu contoh yang disorot adalah polemik revitalisasi Lapangan Merdeka Medan. Proyek yang diklaim sebagai bagian dari kemajuan kota itu belakangan menuai kritik karena muncul dugaan belum mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Persoalan ini bukan sekadar administratif, tetapi mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap proyek strategis kota.

"Publik berhak bertanya, di mana DPRD saat proyek ini direncanakan, dilelang, dan dilaksanakan?" katanya.

Selain itu, DPRD Medan juga dikritik terkait polemik anggaran yang disebut-sebut lebih menguntungkan kawasan perumahan elite. Meski sejumlah anggota dewan menyampaikan keberatan secara terbuka, Farid menilai kemarahan tersebut paradoksal karena anggaran merupakan produk bersama antara eksekutif dan legislatif.

"Jika DPRD ikut mengesahkan anggaran, maka protes setelahnya justru menunjukkan lemahnya kontrol sejak awal," ujarnya.

Sorotan juga diarahkan pada dugaan pelanggaran perizinan bangunan yang disebut melibatkan oknum anggota DPRD. Kondisi ini, menurut Farid, berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga legislatif. "Bagaimana DPRD bisa menuntut kepatuhan hukum jika ada anggotanya yang diduga melanggar aturan?" katanya.

Di sisi lain, warga Medan masih dihadapkan pada persoalan klasik yang belum teratasi, seperti tumpukan sampah, banjir yang berulang, serta pengelolaan parkir yang dinilai semrawut dan berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan daerah. Farid menilai kebijakan wali kota terkait kebersihan dan bank sampah tidak akan efektif tanpa dukungan regulasi, anggaran, dan pengawasan yang kuat dari DPRD. "Medan bukan kekurangan aturan, tetapi kelebihan pembiaran," tegasnya.

Ia juga menyinggung isu hubungan antara wali kota dan wakil wali kota yang dikabarkan tidak harmonis. Meski belum terkonfirmasi, isu tersebut dinilai menambah kekhawatiran publik terhadap efektivitas pemerintahan kota. "Warga tidak membutuhkan drama elite. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang berjalan dan masalah yang diselesaikan," ujarnya.

Farid menegaskan, jika DPRD Medan ingin kembali mendapatkan kepercayaan publik, maka perubahan sikap tidak bisa ditunda. DPRD diminta berhenti sekadar bersuara keras di ruang publik dan mulai menunjukkan keberanian dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

"Rakyat Medan tidak menuntut pidato lantang, tetapi kerja nyata dan keberanian memutus simpul kepentingan yang selama ini menghambat pembenahan kota," pungkasnya.