Percepatan Pembangunan Huntap di Padangsidimpuan Untuk Korban Banjir, Satgas PRR Gelar Monev

analisamedan.com -Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) melakukan monitoring dan evaluasi progres penanganan pascabencana di Kota Padangsidimpuan, Rabu (30/09/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan proses pemulihan berjalan sesuai tahapan sekaligus memperkuat koordinasi percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Padangsidimpuan itu dihadiri Wali Kota Padangsidimpuan Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, Kepala Koordinator Wilayah Sumatera Utara Satgas PRR Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, S.I.P., Kepala Data Satgas PRR Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, Sekda, Forkopimda, serta pimpinan perangkat daerah terkait.

Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes menyampaikan, Pemerintah Kota Padangsidimpuan terus berkomitmen dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pemulihan pascabencana, khususnya penyiapan lahan untuk pembangunan Huntap.

"Penanganan pascabencana membutuhkan proses, koordinasi dan kolaborasi yang sinergis agar proses di tingkat daerah bisa berjalan dengan baik," ujar Wali Kota.

Wali Kota menjelaskan, penyiapan lahan Huntap telah berjalan setelah dilakukan land clearing. Selain dukungan pembangunan 241 unit dari Yayasan Buddha Tzu Chi, terdapat pula dukungan pembangunan 100 unit dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, pembangunan Huntap melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) direncanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak lainnya.

Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, S.I.P menyampaikan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi untuk memperbarui data sekaligus melihat progres pemulihan pascabencana secara langsung.

Ia mengapresiasi progres yang telah dilakukan Pemerintah Kota Padangsidimpuan bersama Forkopimda dan perangkat daerah. Menurutnya, keselarasan data antara pemerintah daerah, Satgas, dan kementerian/lembaga menjadi penting untuk memastikan program pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Apabila sudah dinyatakan kategori hijau, itu berarti progres yang sangat signifikan dari pemerintah daerah. Tetapi pemerintah pusat tetap memantau dan tidak meninggalkan daerah," katanya.

Dalam pemaparan Satgas, Kota Padangsidimpuan tercatat berada dalam kategori hijau untuk penggunaan Transfer ke Daerah (TKD). Satgas juga menyampaikan sejumlah pekerjaan yang mendapat dukungan kementerian/lembaga perlu terus dimonitor oleh perangkat daerah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Kepala Data Satgas PRR Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma menekankan kesiapan pembangunan Huntap. Ia menyampaikan, pembangunan 1.133 unit Huntap melalui Kementerian PKP direncanakan pada 2027 sehingga berbagai persyaratan administrasi dan readiness criteria perlu disiapkan sejak sekarang.

"Persyaratan dokumen harus sudah lengkap. Jangan sampai pembangunan tertunda hanya karena kelengkapan administrasi," jelasnya.

Sementara itu, Kalak BPBD Kota Padangsidimpuan Dedi Iriansyah melaporkan, dari 13 indikator pemulihan pascabencana, 11 indikator telah berada dalam kondisi hijau. Adapun indikator yang masih memerlukan perhatian antara lain sektor perikanan/tambak dan Huntap.

Untuk Huntap, BPBD melaporkan telah dilakukan pendataan, verifikasi dan validasi terhadap 1.133 kepala keluarga. Lahan seluas sekitar 27 hektare juga telah melalui proses penyiapan, termasuk land clearing sekitar 3 hektare dan pembukaan akses jalan.