Irigasi Rusak, Warga Di Sidimpuan Terpaksa Mandi Pakai Air Galon

analisamedan.com - ‎Akibat saluran Daerah Irigasi (DI) Ujung Gurap tidak kunjung selesai, masyarakat terpaksa membeli air galon untuk keperluan mandi hingga memasak di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (24/06/2025).
‎
‎Hal itu disampaikan warga saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruangan rapat DPRD Kota Padangsidimpuan Jalan Sudirman, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.
‎
‎Haris Munandar mengatakan, pasca kejadian bencana yang menimpa saluran irigasi Ujung Gurap hingga menyebabkan kerusakan parah, masyarakat terdampak sudah 2 tahun lamanya kekurangan air.
‎
‎"Sudah dua tahun, perbaikan irigasi tidak punya progres," ungkap Haris.
‎
‎Selain untuk kebutuhan petani dalam mengaliri sawah, warga juga kendala kebutuhan mandi hingga minum.
‎
‎"Dampak dari irigasi ini tidak hanya dirasakan petani. Kebutuhan mandi dan minum juga terkendala," tuturnya.
‎
‎
‎Dia juga mengaku, warga terdampak irigasi ini terpaksa membeli air galon untuk memenuhi kebutuhan mandi.
‎
‎"Untuk sekali mandi saja, warga terdampak ini terpaksa membeli air galon seharga Rp5 ribu. Untuk mandi saja harus beli, sampai kapan kami seperti ini," tandasnya.
‎
‎
‎Diberitakan sebelumnya,
‎
‎Irigasi Tak Tuntas, Warga : "Parsaba Bakal Punah" di Sidimpuan
‎
‎
‎DPRD Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemko dan warga Desa Purwodadi, Ujung Gurap, Kecamatan Padangsidimpuan Batu Nadua, Selasa (24/06/2025).
‎
‎
‎Dalam rapat membahas masalah Irigasi DI Ujung Gurap yang sudah 2 tahun tak mengalir karena rusak, sehingga persawahan warga 7 Desa gagal panen.
‎
‎
‎"Sudah dua tahun irigasi ini tak mengalir lagi karena rusak. Akibatnya 430 hektar sawah tarimbas. Kami ingin pertemuan ini bisa memberi solusi. Pikirkan bapak ibu, warga yang tak punya sawah tapi pergi kesawah (buruh tani) kini tidak ada lagi (punah) di desa kami karena persoalan ini" Kata warga di Hadapan Ketua DPRD Sri Fitrah Munaroh Nasution dan Wakil Ketua DPRD Taty Aryani Tambunan.
‎
‎
‎Turut hadir dalam RDP, Pemko Padangsidimpuan diwakili Plt Sekda Kota Padangsidimpuan, Roni Gunawan Rambe, Asisten II Rahuddin Harahap, Staff Ahli Rahmad Marzuki Nasution, Kadis Pertanian Edi Darwan Harahap, Kadis PUPR Imbalo Siregar, Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Mukhtar Arifin Harahap, Kasatpol PP Zulkifli Lubis, KUPT PUPR Sumut, Daskur Hasibuan.
‎
‎
‎Turut hadir, Ketua Komisi II DPRD Kota Padangsidimpuan Dewi Fortuna Nasution, Anggota Dewan Andi Lumalo Harahap, Parsaulian Lubis dan Hasbin Sitompul.
‎
‎
‎Diruang yang sama, Kades Ujung Gurap Abdul Rahim Dalimunthe memohon agar DPRD turut berjuang.
‎
‎
‎"Ada 7 desa yang kalau dihitung sekitar 700 petani. Kami mohon untuk Anggota DPRD untuk ikut memikirkan solusi cepatnya" Kata Abdul Rahim dihadapan Pejabat dan Anggota Dewan.
‎
‎
‎Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, Taty Aryani Tambunan memaparkan agar secepatnya KUPT PUPR Provinsi Sumut dan Pemko Padangsidimpuan segera koordinasi.
‎
‎"Kita harapkan Pemko melalui Dinas PUPR, Pertanian, UPTR PUPR segera menjelaskan ke Kepala PUPR Sumut untuk memperioritaskan pembaikan di P-APBD 2025. DPRD Siap membackup persoalan ini berasama TAPD" Ujar Taty Aryani.
‎
‎
‎Hingga berita ini diturunkan belum ada keputusan terkait solusi cepat masalah irigasi yang dikeluhkan warga.
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎