Kejari Diminta Periksa Anggaran MBG dan IPAL SPPG di Padangsidimpuan
Amir Hamzah Harahap - Rabu, 04 Maret 2026 20:22 WIB
Ilustrasi
analisamedan.com -Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan diminta segera melakukan pemeriksaan pada seluruh dapur SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Rabu (04/03/2026).
Banyaknya orang tua siswa dan masyarakat yang mengeluhkan program yang digagas Presiden Prabowo tersebut dinilai tidak direalisasikan dengan baik.
Pasalnya, menu makan bergizi gratis dan besaran anggaran banyak diprotes oleh sejumlah kalangan. Sebab, tidak sesuai dengan realisasi pada saat penyaluran MBG tersebut.
Kepada wartawan, Ketua IMM Tapsel-Padangsidimpuan Tobat Wahyudi mengatakan, polemik dalam pusaran Makan Bergizi Gratis di Kota Padangsidimpuan perlu diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan.
"Lapor pak Kajari Padangsidimpuan. Tolong periksa seluruh dapur MBG selaku penyedia, sudah banyak keluhan para orang tua siswa dan masyarakat," ungkap Tobat.
Sarjana Ilmu Politik UM-Tapanuli Selatan tersebut mengindikasikan adanya dugaan mark-up atau permainan harga dalam penyediaan MBG yang disalurkan ke sejumlah sekolah di Kota Padangsidimpuan.
"Dugaan menunya tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintahan era Prabowo Subianto. Jika ada indikasi permainan harga pada MBG, Tolong Bapak Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan untuk menindak tegas," ucapnya.
Tidak hanya itu, temuan roti berjamur yang disalurkan ke sekolah dasar di Padangmatinggi mengindikasikan adanya suatu hal yang perlu diungkap para penegak hukum terhadap dapur MBG tersebut.
"Salah satu contoh, ada temuan roti berjamur di salurkan ke SD 2 Padangmatinggi. Seperti ini akan membahayakan para pelajar penerima manfaat MBG ini," jelasnya.
Selama bulan ramadan ini, kata dia, menu MBG di Kota Padangsidimpuan sangat memprihatinkan dan merusak cita-cita Presiden Prabowo.
"Menu di bulan suci ramadan ini juga cukup memprihatinkan, sebagian dapur SPPG dinilai tidak memenuhi standar untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah," tandasnya.
Selain itu, juga diminta untuk memeriksa Limbah Dapur atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
"Juga indikasi limbah dapur mulai mencuat. Mudah-mudahanlah Pak Kejari punya waktu dan kesempatan untuk turun kelapangan" Tegasnya.
Banyaknya orang tua siswa dan masyarakat yang mengeluhkan program yang digagas Presiden Prabowo tersebut dinilai tidak direalisasikan dengan baik.
Pasalnya, menu makan bergizi gratis dan besaran anggaran banyak diprotes oleh sejumlah kalangan. Sebab, tidak sesuai dengan realisasi pada saat penyaluran MBG tersebut.
Kepada wartawan, Ketua IMM Tapsel-Padangsidimpuan Tobat Wahyudi mengatakan, polemik dalam pusaran Makan Bergizi Gratis di Kota Padangsidimpuan perlu diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan.
"Lapor pak Kajari Padangsidimpuan. Tolong periksa seluruh dapur MBG selaku penyedia, sudah banyak keluhan para orang tua siswa dan masyarakat," ungkap Tobat.
Sarjana Ilmu Politik UM-Tapanuli Selatan tersebut mengindikasikan adanya dugaan mark-up atau permainan harga dalam penyediaan MBG yang disalurkan ke sejumlah sekolah di Kota Padangsidimpuan.
"Dugaan menunya tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan Pemerintahan era Prabowo Subianto. Jika ada indikasi permainan harga pada MBG, Tolong Bapak Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan untuk menindak tegas," ucapnya.
Tidak hanya itu, temuan roti berjamur yang disalurkan ke sekolah dasar di Padangmatinggi mengindikasikan adanya suatu hal yang perlu diungkap para penegak hukum terhadap dapur MBG tersebut.
"Salah satu contoh, ada temuan roti berjamur di salurkan ke SD 2 Padangmatinggi. Seperti ini akan membahayakan para pelajar penerima manfaat MBG ini," jelasnya.
Selama bulan ramadan ini, kata dia, menu MBG di Kota Padangsidimpuan sangat memprihatinkan dan merusak cita-cita Presiden Prabowo.
"Menu di bulan suci ramadan ini juga cukup memprihatinkan, sebagian dapur SPPG dinilai tidak memenuhi standar untuk didistribusikan ke sekolah-sekolah," tandasnya.
Selain itu, juga diminta untuk memeriksa Limbah Dapur atau Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
"Juga indikasi limbah dapur mulai mencuat. Mudah-mudahanlah Pak Kejari punya waktu dan kesempatan untuk turun kelapangan" Tegasnya.
Editor
: Amir Hamzah Harahap
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Pemko Sidimpuan Dampingi Yayasan Buddha Tzu Chi dan BNPB Cek Kesiapan Huntap di Palopat Pijorkoling
Pemprov Anggarkan Rp.8 Miliar Untuk DI Ujung Gurap Sidimpuan, Konsultan Pengawas Rp.200 Juta
2 Dapur MBG di Sidimpuan Tidak Beroperasi. Siswa Pulang Sekolah Kecewa
Pria di Sidimpuan Ini di 'Boxing' Warga Rame-Rame Diduga Hendak Lecehkan Anak Dibawah Umur
Malunya! Mobil Dinas di Sidimpuan Terjaring Razia Akibat Telat Bayar Pajak
Kasus Korupsi MBG Jadi Alarm Nasional, Farid Wajdi Desak Audit Forensik Menyeluruh
Komentar