Farid Wajdi Sindir Pemerintah Medan: “Sibuk Gaya, Lupa Kerja”

analisamedan.com -Kritik tajam disampaikan mantan Anggota Komisi Yudisial RI 2015–2020, Farid Wajdi, terhadap kepemimpinan Pemerintah Kota Medan. Ia menilai kondisi kota saat ini bukan hanya krisis infrastruktur, tetapi juga krisis moral kepemimpinan. Demikian disampaikan Farid Wajdi , Minggu (26/10/2025),

Farid menegaskan bahwa pemerintah kota telah kehilangan arah dan empati terhadap persoalan dasar masyarakat. "Banjir di Medan Bukan Lagi Bencana Alam, Tapi Bencana Tata Kelola"

Dalam percakapan dengan wartawan, Farid Wajdi mengungkapkan bahwa sejumlah kawasan di Medan seperti Medan Tembung, Mabar Hilir, dan Marelan kini hidup dalam rutinitas genangan air, jalan rusak, dan tumpukan sampah yang menyesakkan.

"Banjir di Medan bukan lagi bencana alam, melainkan bencana tata kelola. Drainase yang tersumbat itu simbol tersumbatnya nurani birokrasi. Pemerintah seolah kehilangan kepekaan terhadap penderitaan warganya," ujar Farid.

Ia menambahkan, persoalan infrastruktur yang tak kunjung selesai menjadi bukti lemahnya tanggung jawab moral pejabat publik. Padahal, kata Farid, setiap lubang jalan dan tumpukan sampah itu dibiayai dengan uang pajak rakyat.

"Setiap warga yang membayar pajak bumi, kendaraan, dan retribusi daerah punya hak moral untuk menuntut pelayanan publik yang layak. Kalau infrastruktur rusak, yang hancur bukan hanya fisik kota, tapi juga kontrak sosial antara warga dan pemerintahnya," tegasnya.

Farid menyoroti gaya kepemimpinan Wali Kota Medan yang dinilainya terlalu fokus pada pencitraan dan aktivitas seremonial ketimbang turun langsung menangani persoalan warga.

"Wali kota seharusnya jadi nakhoda yang menavigasi kota keluar dari kemacetan kebijakan dan banjir ketidakpedulian. Tapi yang terlihat justru pemimpin yang sibuk memoles citra, tampil di baliho dan media sosial, tapi absen di parit dan permukiman warga," ungkapnya.

Ia menyebut fenomena ini sebagai tanda birokrasi yang berjalan dalam mode autopilot — berjalan tanpa arah dan tanpa jiwa pelayanan. "Kepemimpinan tanpa empati itu berbahaya. Ketika keluhan rakyat dianggap gangguan, maka kota ini kehilangan rohnya," katanya.

Farid tidak hanya mengkritik eksekutif, tetapi juga menyinggung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan yang dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan. "DPRD yang seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat kini justru terjebak dalam politik transaksional. Mereka nyaman dalam posisi aman, sementara rakyat dibiarkan bergulat dengan genangan dan jalan berlubang," ujarnya.

Menurutnya, tali mandat yang menghubungkan rakyat dan wakilnya sudah putus di tengah jalan. Demokrasi, kini hanya menjadi formalitas tanpa substansi. "Warga Medan Harus Sadar Hak Mereka Bukan Sedekah" . Pentingnya kesadaran publik terhadap hak-hak warga kota. Ia menilai warga sering kali bersikap pasif dan menganggap pelayanan publik sebagai bentuk belas kasihan pemerintah.

"Ketika rakyat membayar pajak, itu adalah bentuk kepercayaan kepada negara. Pajak bukan sedekah. Tapi kalau kepercayaan itu dikhianati, rakyat berhak menggugat secara moral, politik, bahkan hukum," tuturnya.

Ia menyerukan agar masyarakat Medan lebih aktif menuntut transparansi penggunaan pajak dan mengawasi proyek-proyek infrastruktur. "Kota ini tidak rusak karena kurang dana, tapi karena pemimpinnya kehilangan malu dan legislatifnya kehilangan nurani," ucap Farid dengan nada tegas.

Farid mengajak warga Medan untuk tidak diam terhadap situasi yang terjadi. Menurutnya, perubahan hanya bisa lahir dari tekanan publik yang konsisten. "Kota ini tidak akan berubah karena pidato, tapi karena tekanan warga yang sadar haknya. Medan tidak kekurangan uang, yang hilang adalah keberanian untuk bertanggung jawab," pungkasnya.