Satu Tahun Kepemimpinan Rico Waas–Zakiyuddin, Farid Wajdi Soroti Jurang Janji dan Realitas di Medan

analisamedan.com -Memasuki satu tahun kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Waas bersama Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, sejumlah kalangan mulai menyampaikan evaluasi kritis. Salah satunya datang dari Farid Wajdi, Founder Ethics of Care dan Anggota Komisi Yudisial 2015–2020, yang menilai masih terdapat jurang antara janji kampanye dan realitas di lapangan.

Farid menyebut visi "Medan Bertuah" yang merupakan akronim dari Berbudaya, Energik, Ramah, Tertib, Unggul, Aman, dan Humanis memang terdengar progresif. Namun, menurutnya, implementasi di lapangan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mendasar warga.

"Secara narasi, Medan Bertuah sangat kuat. Tetapi warga melihat realitas sehari-hari. Pertanyaannya, apakah kota ini sudah benar-benar bertuah atau baru sebatas slogan?" ujarnya.

Farid menyoroti sektor pendidikan dan pengembangan pemuda sebagai contoh ketidaksinkronan antara janji dan pelaksanaan. Program sekolah gratis, katanya, dinilai belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, pusat kreativitas dan inovasi bagi generasi muda dinilai lebih banyak tampil dalam publikasi dibanding dampak nyata.

"Ruang publik untuk kreativitas anak muda masih minim. Namun di media sosial, keberhasilan terus dipromosikan. Ini yang perlu diseimbangkan antara citra dan substansi," katanya.

Di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, Farid mengakui layanan gratis tetap berjalan. Namun ia menilai penguatan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dan pemberdayaan kepala lingkungan belum maksimal.

"Warga masih kesulitan akses informasi dan fasilitas. Artinya, janji politik belum sepenuhnya diterjemahkan dalam kebijakan yang mudah diakses masyarakat," jelasnya.

Janji pembukaan 50.000 lapangan kerja serta dukungan terhadap UMKM juga menjadi perhatian. Menurut Farid, angka tersebut terdengar impresif, tetapi dampaknya belum dirasakan luas oleh masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Investasi memang masuk, tetapi apakah berdampak langsung pada ekonomi warga? Program digitalisasi dan sertifikasi halal UMKM masih terbatas dan evaluasinya belum terlihat transparan," ujarnya.

Persoalan lingkungan dan ketertiban kota menjadi kritik paling tajam. Farid menyebut persoalan sampah, banjir akibat drainase yang stagnan, hingga akses air bersih di sejumlah wilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar.

"Kita masih melihat parkir liar, lalu lintas semrawut, dan potensi kebocoran PAD. Ini bertolak belakang dengan semangat ketertiban yang dijanjikan," katanya.

Di sektor keamanan, Farid menilai penanganan begal dan geng motor belum menunjukkan hasil signifikan. Program pengaduan seperti Curhat dan SAPA KOTA memang ada, tetapi respons terhadap keluhan warga dinilai belum optimal.

"Programnya ada, tetapi tindak lanjutnya sering lamban. Aspirasi masyarakat jangan hanya menjadi pelengkap citra," tegasnya.

Secara umum, Farid menilai satu tahun pertama kepemimpinan Rico–Zakiyuddin masih didominasi publikasi dan pencitraan dibandingkan pembenahan struktural. Ia menekankan perlunya fokus pada eksekusi kebijakan yang menyentuh akar persoalan kota.

"Janji itu mudah diucapkan. Tetapi menjadikan Medan benar-benar bertuah membutuhkan keberanian mengeksekusi kebijakan secara konsisten dan transparan," pungkasnya.

Ia berharap memasuki tahun kedua, Pemerintah Kota Medan dapat memperkuat implementasi program, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan manfaat kebijakan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.