Dihadapan Massa BEM, Ilham DPRD Sidimpuan Janji Kawal Penyelesaian TPP dan Gaji Honorer

analisamedan.com -Pesoalan TPP selama tiga bulan, gaji honorer, perangkat desa yang belum dibayarkan di Kota Padangsidimpuan, politisi muda Partai Golkar Mhd Ilham SS janji akan mengawal persoalan tersebut hingga tuntas, Jum'at (17/01/2025).

Legislator Mhd Ilham menerima massa BEM Nusantara Kota Padangsidimpuan-Tapanuli Selatan di Kantor DPRD pada pukul 11.20 WIB saat menggelar unjuk rasa terkait sejumlah tuntutan.

Yakni masalah TPP dan Honorer Yang belum dibayarkan, Administrasi Badan Kepegawaian Daerah, Pj Sekda terkait APBD 2025, Kadispora Padangsidimpuan dan kenaikan gaji DPRD Kota Padangsidimpuan.

Dalam tanggapannya, Ilham yang duduk bersama sejumlah anggota dewan dan mahasiswa ketika menyampaikan aspirasi di Depan Kantor DPRD mengungkapkan bahwa pihaknya juga berkomitmen penyelesaian masalah tersebut secepatnya.

"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian BEM Nusantara terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Kami memberikan tanggapan terkait penyelesaian gaji Honorer dan TPP di Pemko Padangsidimpuan saat ini berkomitmen untuk segera diselesaikan. Dimana Saat ini proses penyelesaian sedang dilakukan melalui pengkajian terhadap anggaran dan regulasi yang berlaku. Kami meminta waktu dan kerja sama untuk memastikan hak-hak honorer dapat terpenuhi secara adil dan sesuai aturan" Kata Ilham dihadapan massa.

Sedangkan tuntutan terkait evalusi kinerja Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) juga akan menanyakan kepada Pj Walikota.

"Mungkinkah nanti kami akan menanyakan terkait Evaluasi internal sudah sejauh apa dan hasilnya apa terhadap kinerja pejabat terkait, dan langkah yang diperlukan akan diambil berdasarkan hasil evaluasi tersebut" Ucapnya.

Sedangkan terkait evaluasi kinerja Kadispora, pihaknya juga sedang menunggu hasil audit inspektorat.

"Saat ini kami menunggu hasil evaluasi Kadispora oleh Inspektorat dari pj walikota" Ujarnya menanggapi berbagai tuntutan mahasiswa.

Dan khusus terkait kenaikan gaji anggota DPRD dan gugaan reses fiktif, Ilham menyampaikan bahwa reses tersebut sudah selesai pemerikaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Kami menghormati aspirasi yang disampaikan. Penjelasan mengenai kenaikan gaji anggota DPRD dan mekanisme reses telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan. Dan sesuai dengan pemeriksaan BPK-RI perwakilan sumut tidak ditemukan adanya temuan baik yang bersipat administrasi maupun yang bersipat kerugian negara (daerah)" Tegasnya.