Apa Dampak "Shutdown" di Pemerintah Amerika bagi Indonesia

analisamedan.com -Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi shutdown atau menghentikan operasional pemerintahan federal per Rabu (1/10/2025).

Keputusan ini dilakukan usai Partai Republik Presiden Donald Trump gagal mencapai kesepakatan dengan oposisi Demokrat saat membahas kelangsungan rancangan undang-undang pengeluaran.

Dikutip dari Sky News, penutupan pemerintahan federal artinya AS akan membekukan untuk sementara fungsi pemerintah yang tidak penting.

Hal tersebut tentunya bakal memengaruhi berbagai hal di Negeri Paman Sam itu, seperti jaminan sosial, pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai negeri, kunjungan wisata, hingga perekonomian.

Tak hanya di sektor dalam negeri, penutupan pemerintahan federal AS juga berdampak terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Lantas, apa dampak pemerintah Amerika shutdown bagi Indonesia?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, government shutdown atau penutupan pemerintahan Amerika Serikat bukan kali pertama ini terjadi.

Dikutip dari BBC, government shutdown di Amerika sudah pernah terjadi sejak 1980.

Pada masa jabatan pertama Trump, penutupan pemerintahan sempat terjadi setidaknya tiga kali. Paling lama adalah 36 hari yang berakhir pada Januari 2019.

Bhima mengatakan, selama ini penutupan pemerintahan AS hanya berlaku untuk layanan non-esensial.

Meski begitu, kondisi penutupan pemerintahan federal kali ini mungkin akan lebih berbeda karena terjadi ketika kondisi perekonomian global sedang memburuk.

Bagi Indonesia, hal tersebut bakal memberikan dampak dalam hal perekonomian global.

"Perang dagang belum selesai. Dampaknya selain ke persepsi investor mencari aset yang aman seperti emas, tapi juga ke permintaan domestik AS," jelas dia, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/10/2025).

Di sisi lain, Bhima memprediksi bahwa kinerja ekspor ke depan akan semakin menantang.

Apa yang harus dilakukan masyarakat Indonesia?

Di tengah kabar penutupan pemerintahan AS yang berdampak bagi perekonomian Indonesia, Bhima menyarankan empat hal yang bisa dilakukan untuk menyiapkan kemungkinan terburuk.

Pertama, masyarakat tidak perlu panik saat memantau perkembangan penutupan pemerintahan federal AS. Sebab, kasus ini bukan kali pertama terjadi.

Dan berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, penutupan pemerintahan AS hanya sementara waktu.

Kedua, Bhima mengimbau kepada masyarakat di Indonesia untuk menyimpan uang tunai sebagai dana darurat.

"Cash still the king yang berarti uang tunai untuk dana darurat masih relevan," kata dia.

Menurut Bhima, uang tunai diperlukan untuk berjaga-jaga seandainya terjadi PHK, uang tersebut bisa digunakan sebagai dana darurat untuk menyambung hidup hingga memperoleh pekerjaan baru.

Ketiga, mengurangi ketergantungan produk impor. Dan keempat, Bhima menambahkan, tidak boros dalam konsumsi produk sekunder dan tersier. "Fokus saja pada bahan kebutuhan pokok," pesannya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Amerika "Shutdown", Apa Dampaknya bagi Indonesia?"