Pemko Optimis Wujudkan "PADANGSIDIMPUAN MANTAP" di Tahun 2026. Ekonomi Bergerak dan Bertumbuh

Amir Hamzah Harahap - Sabtu, 04 April 2026 20:20 WIB
Pemko Optimis Wujudkan "PADANGSIDIMPUAN MANTAP" di Tahun 2026. Ekonomi Bergerak dan Bertumbuh
analisamedan.com -Pasca bencana yang menerjang sejumlah daerah di Sumatera menjadi titik balik bagi Pemerintah Kota Padangsidimpuan untuk bangkit, bergerak, bertumbuh. Dan bahkan kini memiliki target 5.50 persen pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026, dengan tingkat pengangguran 7.10 persen.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Rahmat Marzuki Nasution. Dimana bencana hidrometeorologi di akhir November 2025 lalu, berdampak juga bagi daerah Kota Padangsidimpuan. Baik secara ekonomi, maupun secara lingkungan dan infrastruktur. Dan ini salah satu tantangan dalam mencapai target tersebut.

Sebagai kota yang memiliki luas 15.930,82 Ha dengan populasi lebih 240 ribu jiwa, struktur lapangan usaha masyarakat Padangsidimpuan juga masih bergantung pada sektor pertanian. Selain di sektor jasa dan manufaktur.

Sementara itu, menilik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padangsidimpuan di mana terus naik dari 77,19 pada 2021, dan mencapai 79,19 pada 2025.

Ini menunjukkan sumber daya manusia Padangsidimpuan di kategori tinggi. Dan selangkah lagi menuju kategori Sangat Tinggi dengan target 80,60 pada tahun 2026.

Dari data yang diterima, ekonomi Kota Padangsidimpuan sempat terpuruk di angka -0,73 persen akibat pandemi pada 2020, ekonomi kota ini berhasil bangkit ke angka 5,01 persen pada 2024.

Keberhasilan ini dibarengi dengan penurunan angka kemiskinan yang konsisten dari 8,32 persen (2016) menjadi 5,61 persen (2025).

Di antara indikator ekonomi utama, Pemerintah Kota pada 2026 ini memiliki target dengan Pertumbuhan Ekonomi mencapai 5.50 persen, Tingkat Kemiskinan yang ditekan hingga menyentuh 5,0 persen dan Indeks Gini (Ketimpangan) dijaga stabil pada angka 0,293.

"Meski pun kapasitas fiskal daerah yang rendah membuat pemerintah daerah sulit untuk membiayai proyek strategis, memperluas layanan publik, dan merespons kebutuhan masyarakat secara optimal," ungkapnya.

Optimalisasi Program Strategis Pusat

Solusi dari kondisi ini, menurut Rahmat Marzuki, Pemerintah Kota dengan komando Wali Kota Letnan Dalimunthe membawa inovasi dalam pengelolaan keuangan, peningkatan pendapatan asli daerah, serta optimalisasi transfer dari pemerintah pusat agar pembangunan tetap berjalan.


PROGRAM MBG dan KDKMP

Selanjutnya SPPG di Kota Padangsidimpuan akan mencapai 26 unit. Ini nantinya akan menyerap angkatan kerja, mulai dari supply di tingkat petani lokal hingga pada proses penyalurannya kepada penerima manfaat.

Berdasarkan data saat ini, telah tersedia 13 Satuan Pelayanan (SPPG) yang melayani 32.348 penerima manfaat. Program ini diperkirakan memutar dana sebesar Rp150 juta per unit setiap bulannya.

Dengan adanya SPPG ini juga memberikan peluang pasar bagi petani kita baik yang sudah berproduksi dan yang akan berproduksi nantinya.

Ketersediaan komoditi strategis ini, nantinya akan membantu Pemerintah Kota dalam pengendalian inflasi dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Padangsidimpuan.

Sama halnya dengan Koperasi Desa/Keurahan Merah Putih akan turut membantu pertumbukan ekonomi sesuai Tujuan utama dibentuknya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah untuk memperkuat ekonomi desa/kelurahan guna meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan melalui pendekatan koperasi yang inklusif, modern dan berbasis gotong royong.

"Sejalan dengan itu, Pemerintah Kota Padangsidimpuan akan mengoptimalisasi dan sinkronisasi program prioritas nasional di antaranya Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih," tambahnya.


2026, ALOKASI TKD UNTUK PEMULIHAN

Pemerintah resmi menetapkan 50 daerah sebagai penerima kelonggaran penggunaan dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102 Tahun 2025 termasuk untuk Kota Padangsidimpuan.

Kebijakan ini ditujukan untuk mempercepat penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bahkan adanya penambahan alokasi dana transfer ke daerah (TKD) untuk Sumatera Utara pada 2026 dari sekitar Rp4,3 triliun menjadi Rp6,3 triliun.

Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah.


2026, PERCEPATAN HUNTAP (Hunian Tetap)

Pemerintah Kota Padangsidimpuan pasca bencana juga terus bergerak dan menunjukkan langkah konkritnya dalam mempercepat penyediaan lahan seluas sekitar 20 hektare yang berada di kawasan Perkebunan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Lahan tersebut direncanakan sebagai lokasi pembangunan hunian tetap yang akan dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Dimana pembangunan ini direncanakan untuk menampung sekitar 1.200 kepala keluarga korban bencana agar dapat memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan lebih tertata.

"Kita berharap dukungan serta sinergi dengan semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan yang berbasis kerakyatan tersebut. Sehingga harapannya terwujudnya Program Padangsidimpuan Mantap 2026" Tegas Sekda.

Editor
: Amir Hamzah Harahap
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru