Anggota Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Faisal SH.M.Hum : Negara Harus Hadir Dalam Penyelesaian Agraria di Indonesia

"Jangan alasan pembangunan, investasi rakyat dikorbankan, ingat investor tidak pernah mempertaruhkan jiwa raga, harta benda untuk merebut dan mempertahankan negara ini, tapi rakyat Indonesialah yang berkorban merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara ini," imbuhnya.

Kemudian untuk para penguasa, baik legislatif dan eksekutif yang sekarang diberikan amanah atau dipercaya oleh rakyat, Faisal mengingatkan jangan sekali kali menghianati amanah raktat tersebut.

Menurut Faisal, salah satu penyebab konflik agraria di Indonesia adalah ketika pemerintah menggunakan hukum formal sebagai instrumen penyelesaian masalah tanah. Padahal, dia menilai hukum formal yang digunakan oleh pemerintah acap kali mengabaikan asas keadilan.

"Ada kecenderungan selama ini pemerintah memandang penyelesaian konflik agraria itu melulu berdasarkan hukum formil. Pada hal sesungguhnya hukum formil untuk kasus hukum di Indonesia sering kali tidak menemukan keadilan. Artinya tidak sama antara melakukan penegakan hukum dengan penegakan keadilan," sebut Faisal.

Oleh sebab itu, Faisal meminta pemerintah bisa lebih bijak dan mengedepankan prinsip keadilan dalam menangani konflik agraria.

"Jangan sampai karena tidak ditangani secara bijak dan adil, konflik agraria justru malah berkembang menjadi konflik sosial," pungkasnya.