Anggota Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Faisal SH.M.Hum : Negara Harus Hadir Dalam Penyelesaian Agraria di Indonesia
"Sehingga jika negara merasa sebagai pemilik hak dan dengan sesuka hati mengambil tanah- tanah yang telah di usahai dan dikuasai rakyat, dan memberikan kepada pihak tertentu, dengan alasan apapun termasuk investasi jelas suatu perbuatan pelanggaran atas amanah konstitusi," katanya.
Dr.Faisal SH.M.Hum yang juga mempersiapkan diri dalam pencalonan rektor UMSU ke depan melihat, selama ini praktik investasi di tanah-tanah warga hanya menguntungkan pengusaha. Sementara masyarakat hanya menjadi buruh dengan tingkat kesejahteraan yang kian merosot.
"Faktanya kesejahteraan dan penghasilan masyarakat terus menurun akibat kehilangan tanah. Tanah mereka dikonversi dunia usaha atau konglomerasi menjadi investasi. Dan mirisnya, paling-paling masyarakat yang sudah kehilangan tanah itu cuma ditawarkan sebagai buruh di pusat-pusat investasi tersebut. Akhirnya bukannya menciptakan kesejahteraan di masyarakat, tetapi malah menciptakan pusat-pusat kemiskinan baru di masyarakat," jelasnya.
Kemudian , Faisal menilai selama ini tindakan aparat penegak hukum cenderung tidak mencerminkan moto sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dan justru terkesan berpihak kepada pemilik modal. Karena itu ia berharap kepada aparat penegak hukum harus faham tugas dan fungsinya sebagai alat negara, bukan alat penguasa dan pengusaha.
"Dalam artian silahkan kalian bertugas, tetapi harus tau dan faham tugas tersebut batasannya, jika merugikan rakyat dan melanggar amanah konstitusi, maka jangan laksanakan tugas tersebut," .tukas aktivis mahasiswa 98 ini.
