Fraksi Hanura DPRD Medan Pertanyakan Proses Hukum Kontraktor Lampu Pocong

Masih dalam pemandangan umumnya diuraikan, Dishub Kota Medan pada APBD tahun 2022 diberikan alokasi anggaran belanja sebesar Rp.136.715.133.914 dengan realisasi sebesar Rp.123.144.774.797 atau 90,07 persen.

Bila menggunakan capaian anggaran belanja, dipastikan persoalan perhubungan di Kota Medan sudah masuk kategori baik. Namun, kata Hendra sesuai data yang disajikan beberapa data terkait kondisi lalu lintas di Kota Medan.

Seperti, data yang diliris Polrestabes Medan pada Januari 2023 bahwa selama tahun 2022 angka kecelakaan di Kota Medan tercatat 1.665 kasus dan mengakibatkan 211 orang meninggal dunia.

Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut kerugian materil yang ditimbulkan mencapai Rp.4,6 Miliyar dengan angka pelanggaran lalu lintas mencapai 14.233 kasus.

Padahal tambah Hendra, yang dimaknai kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Selain itu, Hendra juga mengkritik bidang kesehatan dari sektor PAD yang mampu direalisasikan hanya 51,94 persen. Dimana ditargetkan Rp.160.025.787.000 dan terealisasi Rp.83.119.491.295,82, lain-lain PAD yang sah yakni pendapatan BLUD terealisasi 51,90 persen dari target Rp.159.975.787.000 yang tercapai Rp.83.030.901.295,82.

Menurut Fraksi HPP, realisasi pendapatan tersebut belum menunjukkan kinerja serius dari aparatur di bidang kesehatan. "Untuk itu kami meminta harus ada langkah tegas dan efesien dari Walikota Medan agar pendapatan bidang kesehatan pada masa mendatang menjadi lebih baik. Untuk hal ini kami mohon tanggapan dan penjelasan, " pinta Hendra.