Kasdam I/BB Hadiri Penandatanganan MOU Pidana Kerja Sosial

analisamedan.com - Kasdam I/Bukit Barisan Brigjen TNI Deki Santoso Pattinaya bersama jajaran Forkopimda Sumatera Utara menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Tinggi Sumut dan Pemerintah Provinsi Sumut terkait pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (18/11/2025).

Kajati Sumut, Dr. Harli Siregar, dalam sambutannya menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan. Ia menyebut pidana kerja sosial sebagai amanat UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mendorong penguatan keadilan restoratif sebagai arah baru sistem pemidanaan nasional.

Menurutnya, pidana kerja sosial memberi ruang bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara empatik tanpa harus menjalani hukuman penjara. Pendekatan tersebut dinilai mampu memulihkan moral pelaku, menekan angka residivisme, dan mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Harli menyebut Sumut sebagai salah satu daerah pelopor dalam penerapan pemidanaan berbasis pemulihan sosial.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, menegaskan bahwa program ini sejalan dengan visi-misi Pemprov Sumut sekaligus merupakan salah satu komitmen kampanyenya. Ia berharap MOU ini tidak sekadar menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar diimplementasikan oleh bupati dan wali kota agar pelaksanaan keadilan restoratif berjalan optimal di seluruh daerah.

Kasdam I/BB Brigjen TNI Deki Santoso Pattinaya turut menyampaikan dukungan penuh TNI AD terhadap penguatan program tersebut. "Pendekatan ini menghadirkan pemulihan sosial yang lebih berdampak. Kodam I/BB siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan kejaksaan dalam mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis," ujarnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan MOU/PKS serta penyerahan cinderamata, sebelum ditutup dengan sesi foto bersama. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Sumut, Wakapolda Sumut, Danlanud Suwondo, Asintel Kodaeral I, Sesjampidum, para bupati dan wali kota, para sekda, serta para kajari se-Sumatera Utara. (Bardan)