Pasca Banjir Bandang, Dua Kades di Tapanuli Tengah Surati Presiden Prabowo Subianto

analisamedan.com -Kepala Desa Anggoli dan Kepala Desa Simanosor, Kecamatan Sipabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah melayangkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal penyebab banjir bandang Sungai Garoga yang menelan korban jiwa.

Kejadian banjir bandang itu juga menghancurkan sejumlah desa di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dua desa itu yakni Anggoli dan Simanosor. Dua desa yang juga berada di antara Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan beririsan dengan wilayah usaha PT Tri Bahtera Srikandi, perusahaan bidang sawit yang ditetapkan Kepolisian sebagai salah satu yang bertanggungjawab penyebab banjir pada 25 November lalu.

Kepala Desa Anggoli, Oloan Pasaribu mengeklaim, masyarakat sangat prihatin dengan pemberitaan media massa dan siaran pers dari direktorat tindak pidana tertentu (Dittipidter) Polri, Kejagung, dan Satgas PKH yang menyatakan PT TBS merupakan salah satu korporasi penyebab banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.

"Kami dapat menjelaskan bahwa aktivitas PT TBS bukanlah penyebab bencana banjir bandang dan longsor, apalagi penyebab menghanyutkan ribuan kubik kayu di Aek Garoga ," ujarnya seraya memberikan salinan surat bertandatangan jajaran pemerintah desanya, Selasa (13/1/2026).

Oloan menambahi, fakta bahwa yang mengalir di lahan PT TBS yaitu mata air, kemudian mengalir ke Aek Nahombar. Lalu sekitar 3 sampai 4 Kilometer bermuara di Sungai Muara Sibuntuon dengan alur yang berkelok dan sempit, sehingga jika pun ada sisa kayu, sangat mustahil untuk hanyut hingga ke jembatan Aek Garoga

Oloan menjelaskan, areal yang masuk ke dalam izin lokasi PT TBS bukan merupakan kawasan hutan, melainkan APL yang sudah digarap masyarakat sejak lama dengan tanaman karet, durian, aren, petai dan sebagian ditanami sawit.

"Selain itu, banyak lahan masyarakat Anggoli yang tidak bersedia lahannya diganti rugi oleh PT TBS, karena mereka masih bergantung pada hasil ladangnya, dan titik longsor yang terjadi di sekitar desa kami merupakan lahan masyarakat bukan lahan TBS," bebernya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya yang mewakili warga setempat sangat mengharapkan kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto membatalkan penyidikan terhadap TBS.

"Karena kehadiran PT TBS sangat bermanfaat untuk kesejahteraan warga desa dengan dibangunnya kebun plasma dan penyerapan tenaga kerja lokal," akunya.

Hal serupa juga dilakukan Pemerintahan Desa Simanosor menyurati presiden Prabowo Subianto dan meminta agar PT TBS dilepaskan dari jerat hukum yang menurut mereka, dihasilkan dari informasi keliru.

"Pertama, status lahan PT TBS bukan kawasan hutan negara. Kemudian jenis tutupan lahan sebelum dijadikan kebun sawit tidak lagi berupa hutan melainkan perkebunan masyarakat yang ditanami karet, aren, petai dan jenis lainnya," kata Tua Pandapotan Batubara, kepala desa Simanosor dalam suratnya yang diterima wartawan.

Menurutnya, aliran sungai yang berhulu dan melintas ke kebun PT TBS sama sekali tidak terhubung dengan sungai Garoga yang mengalami banjir bandang dan menghanyutkan ribuan kubik kayu.

Jadi, katanya, mustahil bila aliran dan kayu tumbangan dari PT TBS terbang ke sungai Garoga yang berjarak 4 sampai 5 kilometer dari lokasi kebun PT TBS.

Sebelumnya, Tim ahli dari IPB University menyimpulkan bahwa aktivitas PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) bukan merupakan faktor utama penyebab bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Garoga, Sumatera Utara, pada 25–26 November 2025 lalu.

Kesimpulan tersebut disampaikan dalam rangkaian kajian ilmiah yang juga akan dipaparkan dalam diskusi akademik terbuka yang digelar di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Baranang Siang, Jumat, 9 Januari 2026.

Diskusi ini merupakan respons atas siaran pers Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas-PKH) serta maraknya pemberitaan yang menyebut PT TBS sebagai salah satu korporasi yang diduga menjadi penyebab bencana.