BKKBN Sumut Perkuat Mutu Pelayanan KB dan Tata Kelola Alokon

"Pelayanan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila setiap fasilitas pelayanan kesehatan memperoleh pasokan alokon yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, dan tepat sasaran. Karena itu, tata kelola alokon harus kita perkuat bersama," tegasnya.

Penguatan tersebut dilakukan melalui pengelolaan alokon secara terintegrasi, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan yang baik diperlukan untuk menjaga ketersediaan alokon sekaligus memastikan kebutuhan pelayanan KB di setiap wilayah dapat terpenuhi.

Namun, pengelolaan alokon masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketidakseimbangan stok antarwilayah, risiko kekosongan stok (stockout) maupun kelebihan stok (overstock), serta perlunya peningkatan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Kondisi geografis Sumatera Utara yang beragam juga memerlukan sistem distribusi yang lebih adaptif agar ketersediaan alokon di fasilitas pelayanan kesehatan tetap terjaga.

Selain penguatan tata kelola alokon, pemerintah juga terus mendorong peningkatan mutu pelayanan KB. Komitmen tersebut dituangkan melalui Keputusan Bersama Empat Kementerian/Lembaga Tahun 2026 tentang Pengendalian Mutu Pelayanan KB, yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga/BKKBN, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Keputusan bersama tersebut menjadi panduan bagi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengendalian mutu pelayanan KB. Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pelayanan KB diharapkan semakin terstandar, aman, berkualitas, dan dapat diandalkan.

"Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kolaborasi, serta membangun sistem pelayanan KB yang semakin baik di Sumatera Utara," kata Ari.