DPRD Sumut Desak Pemprov Bayarkan TPP untuk Seluruh P3K

Pernyataan Hendra langsung diperkuat oleh Rahmansyah Sibarani (Fraksi NasDem). Ia menekankan bahwa pemberian TPP harus masuk program prioritas P-APBD 2025. "Ini bukan lagi soal pertimbangan. Kebijakan TPP bagi seluruh P3K wajib direalisasikan. Kemampuan fiskal daerah bisa mengakomodasi hal itu jika direncanakan dengan baik," tegas Rahmansyah, Jumat (19/9/2025).

Rahmansyah juga menyinggung kepemimpinan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang saat menjabat Wali Kota Medan mampu mengalokasikan TPP bagi semua P3K. "Kami yakin Pak Gubernur akan memperjuangkan hak P3K di Sumut, sebagaimana ia pernah lakukan di Medan. Ini soal keadilan," katanya.

Rapat Banggar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Salman Alfarisi itu juga dihadiri sejumlah legislator, di antaranya Yahdi Khoir dan Benny Sihotang. Seluruh anggota Banggar sepakat bahwa perjuangan ini harus menjadi komitmen bersama legislatif dan eksekutif.

DPRD Sumut menegaskan, P3K merupakan bagian penting dari pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun hingga kini banyak keluhan muncul terkait kesenjangan hak dengan ASN, terutama soal tunjangan.

"Harapan kami, ke depan ada kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh aparatur, baik ASN maupun P3K," pungkas Rahmansyah.