PW KAMMI Sumut Desak Presiden Copot Dirut Pertamina dan Menteri ESDM, Tolak Kenaikan Harga Pertamax

analisamedan.com -Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi tata kelola energi nasional dan mencopot Direktur Utama Pertamina serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Desakan tersebut muncul menyusul kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang dinilai memberatkan masyarakat.

Ketua Umum PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter merupakan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

"Kenaikan Pertamax hampir Rp4.000 per liter dalam satu kebijakan merupakan kenaikan yang sangat drastis. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi pukulan langsung terhadap masyarakat, pelaku usaha, dan kelas menengah yang selama ini tidak mendapatkan subsidi namun tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional," ujar Irham dalam keterangannya di Medan, Rabu (10/6/2026).

Menurut Irham, pemerintah dan Pertamina dinilai kurang transparan dalam menjelaskan dasar pengambilan keputusan terkait kenaikan harga BBM tersebut. Ia menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai alasan dan urgensi kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.

"Rakyat selalu diminta memahami kondisi negara, memahami situasi global, memahami beban fiskal pemerintah. Tetapi kapan pemerintah mau memahami rakyat? Kapan pemerintah menunjukkan empati terhadap masyarakat yang setiap hari harus berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya?" katanya.

PW KAMMI Sumut menilai BBM merupakan salah satu komponen utama yang memengaruhi pergerakan ekonomi nasional. Kenaikan harga Pertamax dikhawatirkan akan memicu efek domino terhadap biaya transportasi, distribusi logistik, harga bahan pokok, hingga biaya produksi di berbagai sektor usaha.

"Kami khawatir kenaikan ini akan memicu gelombang kenaikan harga komoditas lainnya. Pada akhirnya rakyat yang menjadi korban. Harga kebutuhan pokok naik, biaya transportasi naik, sementara pendapatan masyarakat tidak ikut naik," ujar Irham.

Selain itu, PW KAMMI Sumut juga menyoroti antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang terjadi setelah pengumuman kenaikan harga Pertamax. Menurut mereka, kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat beralih ke BBM bersubsidi seperti Pertalite untuk mengurangi beban pengeluaran.

Irham mengingatkan bahwa lonjakan konsumsi Pertalite berpotensi menimbulkan masalah baru apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah dan Pertamina.

"Kondisi ini berpotensi menyebabkan lonjakan konsumsi Pertalite secara masif. Jika tidak diantisipasi dengan baik, bukan tidak mungkin terjadi kelangkaan Pertalite di berbagai daerah. Dampaknya akan jauh lebih luas dan memicu keresahan masyarakat," katanya.

Atas dasar itu, PW KAMMI Sumut meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan energi nasional, termasuk terhadap kinerja jajaran pimpinan sektor energi.

"Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Direktur Utama Pertamina dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena dinilai gagal menjaga stabilitas harga energi, gagal membangun komunikasi publik yang baik, serta gagal menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat," tegas Irham.

Menurutnya, pejabat publik harus bertanggung jawab atas kebijakan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Ia menilai stabilitas energi tidak semata-mata berkaitan dengan aspek bisnis, melainkan menyangkut kepentingan publik yang lebih luas.

PW KAMMI Sumatera Utara juga mengajak mahasiswa, organisasi kepemudaan, kelompok buruh, pelaku UMKM, dan berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara demokratis terkait kebijakan kenaikan harga BBM.

Irham menyebut pihaknya akan segera mengonsolidasikan kekuatan mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tersebut.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu bersikap terhadap kebijakan kenaikan BBM yang sangat membebani rakyat. Jika suara rakyat tidak didengar, maka gerakan rakyat harus diperlihatkan. Demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bermartabat," ujarnya.

Ia menambahkan, aksi yang akan dilakukan bukan hanya terkait persoalan harga BBM, tetapi juga menyangkut keadilan ekonomi dan keberpihakan negara terhadap masyarakat.

"PW KAMMI Sumut akan turun ke jalan menyuarakan keresahan rakyat. Kami akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga BBM yang tidak berpihak kepada masyarakat. Ini bukan sekadar soal harga BBM, tetapi soal keadilan ekonomi, keberpihakan negara kepada rakyat, dan masa depan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tutup Irham.