Kenaikan Upah Acam PHK Masal

Sugiatmo - Jumat, 02 Desember 2022 01:46 WIB
Kenaikan Upah  Acam PHK Masal
analisamedan.com-Kenaikan upah sebesar 7.45 persen pada dasarnya sudah mampu mengkompensasi kenaikan laju tekanan inflasi selama Tahun 2022. Karena untuk Sumut sendiri inflasi diperkirakan akan berada di kisaran 5 persen hingga tutup Tahun 2022.
“Jadi buat pekerja baru yang mengalami kenaikan upah sebesar 7.45 persen masih bisa menikmati uang tambahan dari kompensasi inflasi itu sendiri,” kata Pengamat Ekonomi Gunawan Benjamin, Jumat (2/12/2022).
Namun, katanya, bagaimana dengan perusahaan yang mungkin tidak menaikkan upah minimum. “Karena menurut hemat saya, di tengah situasi ekonomi yang berat saat ini, ditambah dengan iklim bisnis yang masih dihantui resesi ekonomi global dan inflasi atau dikenal dengan istilah Reflasi. Maka lakukan dialog dan negosiasi kepada perusahaan,” ujarnya.
Berharap Perusahaan Penuhi Kenaikan UMP Tentunya, sambung Gunawan Benjamin, semua berharap perusahaan bisa memenuhi kenaikan UMP yang sebesar 7.45 persen tersebut, khususnya bagi masa kerja 0 hingga 1 tahun.
Baca : Pekan Kuliner Halal MUI Sukses, Diusulkan Sebagai Agenda Tahunan
“Nah masalah akan muncul pada pelaku usaha yang keberatan dengan kenaikan UMP tersebut. Tetapi kalau saya di posisi pekerja, saya tentunya mengharapkan kenaikan UMP untuk mengkompensasi kenaikan biaya hidup (setidaknya sebesar inflasi),” ujarnya.
Sementara kalau dirinya di posisi pemerintah, ini kebijakan yang dilematis. “Saya yakin, pemerintah Provinsi Sumut mengetahui benar kondisi bisnis saat ini. Dan formulasi kenaikan UMP ini juga pada dasarnya hanya mengacu kepada hitungan pemerintah pusat, dan datanya juga dari BPS. Sehingga Pemprov Sumut menginput angkanya lantas keluar hasilnya 7.45 persen,” terang Gunawan yang juga Dosen Ekonomi Syariah di UISU.
Disisi lain, akunya, pelaku usaha tentunya memiliki hitung-hitungan bisnis, bukan hanya hitungan bisnis saat ini, tetapi juga hitungan bisnis ke depan. “Yang saya khawatirkan justru jika nantinya kenaikan upah yang dilakukan malah membuat perusahaan melakukan efisiensi, yang bisa saja muaranya adalah PHK. Jadi kenaikan upah ini harus disikapi secara bijak, semua pihak harus legowo menerimanya,” katanya.
Posisikan diri di semua pihak setiap pihak yang terdampak dari kenaikan UMP harus memposisikan diri di semua pihak. Jadi, akunya, sudut pandangnya itu dari sisi pekerja, pemerintah dan pelaku usaha. “Dan jangan berasumsi bahwa semua pelaku usaha itu hanya melihat untung ruginya saja, tetapi dari banyak kesempatan saya berdialog dengan pengusaha, banyak dari mereka yang tidak tega kalau harus mem-PHK karyawannya,” terangnya.
Tapi Gunawan Benjamin yakin para pelaku usaha di sini juga bisa berdialog ke pemerintah terkait keberatannya dengan kenaikan UMP tersebut. “Bukan tidak mungkin diskusi tersebut bisa memunculkan solusi yang membuat pelaku usaha urung mem-PHK pekerjanya. Disisi lainnya, saya juga sudah menemukan sejumlah karyawan yang dirumahkan, terlebih karyawan kontrak,” ujarnya.
Kenaikan UMP Beratkan Pelaku Usaha

Sekalipun UMP ini bisa memberatkan bagi sebagian pelaku usaha. Di lapangan, masih dikatakan Gunawan Benjamin, justru mendapatkan informasi di sejumlah perusahaan yang justru berencana menaikkan gaji karyawannya sebesar 5 persen untuk karyawan yang masa kerjanya di atas satu tahun.

“Ini tentunya kabar baik, karena memang tidak semua pelaku usaha itu mengalami nasib buruk. Masih ada yang mampu bertahan bahkan mampu mencetak laba. Beberapa perusahaan berbasis komoditas masih mampu mencetak laba seiring dengan kenaikan harga komoditas setahun belakangan ini,” ungkapnya.
Juga untuk perusahaan lainnya seperti yang memasok bahan pangan masyarakat yang juga mampu bertahan. “Jadi perusahaan seperti ini harus terdepan dalam memberikan kenaikan gaji yang layak yang bisa diikuti oleh perusahaan lainnya,” pungkasnya.

SHARE:
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru