Solar Antre di Berbagai SPBU Medan, LAPK Minta Pertamina Beri Penjelasan Transparan

Ia menilai ketika antrean terjadi di berbagai titik dan berlangsung selama beberapa hari, maka diperlukan penjelasan yang utuh dan transparan dari pihak terkait, khususnya Pertamina sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam distribusi BBM.

Menurut Zein, dari perspektif perlindungan konsumen, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Penjelasan kepada publik bukan sekadar komunikasi biasa, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan. Semakin lama kondisi ini berlangsung tanpa informasi yang memadai, semakin besar pula potensi munculnya spekulasi dan menurunnya kepercayaan masyarakat," katanya.