APBD Untuk Rakyat! Nyatanya Gaji Honor di Sidimpuan Hanya Rp.1 Juta, ISNU: Itu Tidak Layak Tahun 2025

analisamedan.com -Nasib Honorer di Kota Padangsidimpuan sungguh memperihatinkan, sebab di tingkat Kota Se-Sumatera Utara ini termasuk yang terendah yakni hanya Rp.1 Juta, sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Padangsidimpuan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.974.869.

Ketua PC ISNU Kota Padangsidimpuan, Ibnul Choir Siregar, S.Pd.I mengungkapkan bahwa saat ini besaran honorer yang dibayarkan kepada tenaga honor yakni Rp. 1 Juta.

"Ini sudah harus menjadi perhatian kita semua, karena kami yakin keluh kesah ini sudah menjadi curahan hati para tenaga honorer yang sudah hampir membeku dan pasrah dengan keadaan, setiap mereka menerima gaji dan apalagi gaji yang mereka terima tidak rutin setiap bulannya" Kata Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Padangsidimpuan, Minggu (15/12/2024).

Lanjutnyanya, para tenaga honorer selalu menghitung gaji yang mereka terima sangat jauh dari apa yang mereka butuhkan untuk kebutuhan primer mereka secara pribadi apalagi untuk menafkahi keluarga.

"Bahkan ada yang kami dengar biaya mereka sebagai tenaga honorer juga dituntut untuk berpenampilan baik dan rapi secara untuk menjaga marwah instansi dan kenyamanan masyarakat ketika mereka berinteraksi langsung dalam hal melakukan pelayanan yang baik untuk kebutuhan masyarakat" Urainya.

Maka dari kejadian ini, Ibnul berharap kepada semua pemangku kepentingan yang akan membahas R-APBD 2025 yang juga selalu menyatakan dirinya untuk kepentingan rakyat agar duduk di kursi jabatan sebagai aspiratif masyarakat.

"Utamakanlah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Karena dengan dengan nominal yang sedikit tersebut sangat tidak layak lagi" Tegasnya.

Turut menambahkan, Gusti Gunawan Daulay, S.H, Sekretaris PC ISNU Padangsidimpuan menyatakan selain menampung upah honorer juga merapikan kembali efektivitas kinerja para tenaga honorer di Instansi Pemerintahan Kota Padangsidimpuan karena masih ada yang diduga hanya sebagai titipan para petinggi dan tidak layak digaji dari uang rakyat karena "MaKJang" Masuk Kerja Jarang dan tidak efektif bekerja.

"Juga DPRD dan Walikota harus kembali mengevaluasi jumlah tenaga honorer berapa yang dibutuhkan sehingga penganggarannya tepat dan tidak telat lagi bahkan dengan ancaman tidak gajian lagi seperti tahun ini" Tegasnya.