Kanwil Kemenkumham Sumut Gandeng Fakultas Hukum UMSU Laksanakan Luhkumtak Sosialisasi UU KUHP

Widodo berharap, kegiatan ini dapat memaksimalkan proses sosialisasi dalam masa transisi selama 3 tahun sebelum UU KUHP mulai diberlakukan.

Di Sumatera Utara, Kanwil Kemenkumham Sumut melaksanakan Luhkumtak dengan menggandeng Fakultas Hukum UMSU dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH UMSU). Kegiatan yang mengusung tema "Arah Baru Pidana Indonesia (UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP)" dilaksanakan di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Rabu (2/8).

Kegiatan Luhkumtak yang diikuti seluruh perangkat Pemerintahan Desa Cinta Rakyat dan puluhan warga masyarakat ini menghadirkan dua narasumber, yakni Dekan Fakultas Hukum UMSU Dr Faisal SH MHum dan Penyuluh Hukum Ahli Madya Ester Sinaga SH MH.

Kepala Desa Cinta Rakyat, H Adi Kustiono S.KP dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih atas dipilihnya Desa Cinta Rakyat sebagai lokasi pelaksanaan.

Mengawali penyuluhannya, Dekan FH UMSU Dr Faisal SH MHum mengungkapkan, bahwa sejak masih jadi rancangan hingga ditetapkan sebagai UU sudah menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Namun terlepas dari polemik tersebut, menurut Faisal masyarakat Indonesia patut mendukung KUHP yang merupakan produk murni buatan anak bangsa, dan menggantikan Undang-undang KUHP (UU KUHP) sebelumnya yang merupakan warisan kolonial Belanda.

"KUHP baru ini patut disyukuri oleh seluruh masyarakat. Mengingat, KUHP ini merupakan produk buatan anak bangsa yang lebih mengedepankan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia," ujar Faisal.

Dijelaskannya, KUHP warisan kolonial Belanda yang dipakai sampai kurang lebih 70 tahun sudah banyak yang tidak relevan dengan situasi masyarakat Indonesia khususnya pada masa ini.