DPW PPP Sumut Tetap Solid, Ahmadan Soroti SK DPP Pasca pemberhentian Waketum dan Sekjen

"Penerbitan SK tersebut menimbulkan pertanyaan dari sisi administrasi organisasi karena muncul setelah Rakornas III memutuskan pemberhentian Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP."ujarnya

Ahmadan menjelaskan, berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) PPP Pasal 18, mekanisme penandatanganan Surat Keputusan dilakukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan atau tidak bersedia menandatangani, penandatanganan dapat dilakukan oleh Wakil Sekretaris Jenderal.

"Karena itu, perlu ada kejelasan mengenai siapa yang menandatangani SK tersebut dan atas dasar kewenangan apa penandatanganan dilakukan, mengingat Rakornas III telah memutuskan pemberhentian Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta restrukturisasi kepengurusan DPP," jelas Ahmadan.

Zaharuddin: Kader Jangan Terjebak Dinamika Internal

Sementara itu, Zaharuddin Sinaga menekankan bahwa dinamika kepengurusan di tingkat pusat tidak akan mengganggu konsolidasi dan aktivitas politik PPP di Sumatera Utara. Saat ini yang lebih penting adalah memastikan seluruh struktur partai tetap bekerja, memperkuat komunikasi antarpengurus, serta menjaga hubungan silaturahim di antara kader.

Dikatakannya, bahwa DPW PPP Sumut tetap menjalankan konsolidasi organisasi secara berjenjang hingga tingkat desa dan kelurahan. Seluruh kader juga diminta menjaga soliditas dan tidak menjadikan perbedaan dinamika di tingkat pusat sebagai alasan untuk melemahkan organisasi di daerah.