DPW PPP Sumut Tetap Solid, Ahmadan Soroti SK DPP Pasca pemberhentian Waketum dan Sekjen

analisamedan.com– Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumatera Utara menegaskan tetap fokus menjalankan konsolidasi organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Dinamika internal di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, termasuk pemberhentian Wakil Ketua Umum Agus Suparmanto dan Sekretaris Jenderal H. Taj Yasin, dinilai tidak boleh menghambat kerja-kerja organisasi di daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris DPW PPP Sumut, Ahmadan Harahap,S.AG M.SP, didampingi Wakil Ketua Bidang Isu Strategis Bidang Pemerintahan dan Politik, Zaharuddin Sinaga, SE, dalam keterangan bersama di Medan, Jumat (13/11/2026).

Ahmadan Harahap menjelaskan, keputusan Rakornas III DPP PPP pada 27 Oktober 2026, khususnya poin keempat, telah menetapkan pemberhentian Agus Suparmanto dari jabatan Wakil Ketua Umum dan H. Taj Yasin dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PPP masa bakti 2025–2030 sekaligus melakukan restrukturisasi kepengurusan.

" Keputusan tersebut menjadi bagian dari proses penyelesaian dinamika internal partai yang harus dilihat berdasarkan mekanisme dan ketentuan organisasi."katanya

Namun, ia menyoroti penerbitan Surat Keputusan DPP PPP Nomor 020/SK/DPP/W/X/2026 tertanggal 2 November 2026 tentang pengesahan kembali kepengurusan DPW PPP Sumut di bawah kepemimpinan Jafaruddin Harahap sebagai Ketua dan Usman Sitorus sebagai Sekretaris.

"Penerbitan SK tersebut menimbulkan pertanyaan dari sisi administrasi organisasi karena muncul setelah Rakornas III memutuskan pemberhentian Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP."ujarnya

Ahmadan menjelaskan, berdasarkan Peraturan Organisasi (PO) PPP Pasal 18, mekanisme penandatanganan Surat Keputusan dilakukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Apabila Sekretaris Jenderal berhalangan atau tidak bersedia menandatangani, penandatanganan dapat dilakukan oleh Wakil Sekretaris Jenderal.

"Karena itu, perlu ada kejelasan mengenai siapa yang menandatangani SK tersebut dan atas dasar kewenangan apa penandatanganan dilakukan, mengingat Rakornas III telah memutuskan pemberhentian Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal serta restrukturisasi kepengurusan DPP," jelas Ahmadan.

Zaharuddin: Kader Jangan Terjebak Dinamika Internal

Sementara itu, Zaharuddin Sinaga menekankan bahwa dinamika kepengurusan di tingkat pusat tidak akan mengganggu konsolidasi dan aktivitas politik PPP di Sumatera Utara. Saat ini yang lebih penting adalah memastikan seluruh struktur partai tetap bekerja, memperkuat komunikasi antarpengurus, serta menjaga hubungan silaturahim di antara kader.

Dikatakannya, bahwa DPW PPP Sumut tetap menjalankan konsolidasi organisasi secara berjenjang hingga tingkat desa dan kelurahan. Seluruh kader juga diminta menjaga soliditas dan tidak menjadikan perbedaan dinamika di tingkat pusat sebagai alasan untuk melemahkan organisasi di daerah.

"Seluruh kader PPP di Sumatera Utara harus tetap menjaga soliditas, mempererat silaturahim, dan menjalankan tugas organisasi. Jangan sampai dinamika yang terjadi di tingkat pusat mengganggu kerja-kerja partai di wilayah maupun cabang," pesan Zaharuddin.

Ia juga menilai bahwa dinamika terkait pemberhentian Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP telah selesai dalam konteks pelaksanaan konsolidasi organisasi di Sumatera Utara. Karena itu, pengurus di daerah harus tetap menjalankan agenda partai sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Kepengurusan Wilayah dan Cabang Terdaftar di Sipol

Lebih lanjut, Ahmadan dan Zaharuddin menjelaskan bahwa kepengurusan PPP di tingkat wilayah dan cabang di Sumatera Utara telah terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), baik di KPU Provinsi Sumatera Utara maupun KPU kabupaten/kota.

Pendaftaran tersebut menjadi bagian dari administrasi dan kesiapan organisasi dalam menghadapi tahapan verifikasi partai politik mendatang.

Keduanya menegaskan, konsolidasi hingga tingkat desa dan kelurahan akan terus menjadi perhatian DPW PPP Sumut sebagai bagian dari penguatan struktur menghadapi verifikasi partai politik tahun 2027 dan Pemilu 2029.
Mereka kompak berharap seluruh pengurus, mulai dari tingkat wilayah, cabang hingga ranting, tetap menjaga kebersamaan, membangun komunikasi yang baik, serta mengutamakan kepentingan dan keberlangsungan partai.

" Dinamika internal di tingkat pusat diharapkan tidak menghambat agenda pembenahan organisasi dan penguatan basis PPP di Sumatera Utara."tutur Zaharuddin