KPK Diminta Periksa PUPR Sidimpuan Terkait Proyek Bencana dan APBD 2026

analisamedan.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk memeriksa proyek Dana Bencana Rp.110 Miliar dan Proyek bersumber APBD Padangsidimpuan TA.2026 yang disinyalir banyak kejanggalan dari awal proses tender, penunjukan kontraktor hingga proggres pelaksanaan, Selasa (20/12/2026).

Dimana pada September dan Oktober 2026 sejumlah paket proyek Irigasi dan jalan mengalami gagal tender sebanyak dua kali.

Lalu pada Oktober Dinas PUPR Padangsidimpuan mengeluarkan surat penunjukan penyedia barang dengan sistem penunjukan langsung (PL) dan dibagikan kepada sejumlah perusahaan.

Lalu sebagian besar proyek pada OPD ini juga dilakukan dengan metode yang sama yakni Penunjukan Langsung yang diduga hal tersebut sudah dirancang dari awal oleh PUPR Padangsidimpuan untuk bisa mengendalikan proyek.

Dimana instansi yang dipimpin Kadis Chairul Amri ini memiliki Biaya Perjalanan Dinas mencapai Rp.1 Miliar ini terkesan tertutup dengan segudang proyek bencana dan APBD.

Ketua DPD Prabowo Mania 08, Saparuddin Hasibuan menganalisa semua proyek PUPR penuh misteri.

"Kita melihat Dana Bencana Rp.110 Miliar ini terkhusus PUPR tidak diketahui progresnya dan baru dikerjakan pada oktober secara tiba-tiba. Lalu dana bencana ini habis untuk fisik PUPR" Kata Ketua Prabowo Mania.

Lanjutnya, pihaknya meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun langsung melihat dan memeriksa pengerjaan ini serta proses penetapan dan penunjukan pelaksana yang secara tiba-tiba.

"Ini sudah perlu untuk didalami lebih jauh oleh KPK. Apakah disini ada fee 15% karena pergerakannya massif dan hanya diketahui si kadis serta perkembangan semua proyek termasuk Dana Bencana (TKD). Serta ada penambahan anggaran 2 Miliar pada P-APBD yang dibahas bersama DPRD Padangsidimpuan juga perlu ditelusuri apakah ada deal bagi-bagi proyek tersebut" Ujarnya.

Selain kejanggalan itu, juga dalam pelaksanaannya perlu dikaji uji mutu sesuai Perpres Nomor: 16/2018/jo/12/2021 dan PP Nomor: 12/2019 Pada Pasal 141-142, PPK dan Bendahara wajib meneliti mutu pekerjaan.

"Itu pada proses pelaksanaan dilapangan PUPR harus memiliki sertifikat uji mutu bahan sebagai jaminan kwalitas. Apalagi itu proyek bencana yang harus lebih terjamin. Itu harus memenuhi standar mutu dan uji mutu sesuai dokumen dan dilarang keras menggunakan bahan yang belum uji mutu" Kata Ketua Prabowo Mania.

Lanjutnya, uji mutu sesuai UU Perbendaharaan Negara pasal 18 Ayat 3, PA Dilarang melakukan tindakan berakibat pengeluaran pada Pasal 21 pembayaran dilakukan setelah barang dan jasa didukung bukti lengkap dan sah.

"Itu dalam pasalnya pembayaran harus didukung kontrak berita acara serah terima dan hasil uji mutu" Tegasnya.

Sementara itu, Kadis PUPR Chairul Amri saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan proyek dan daftar proyek yang sudah ditunjuk langsung belum memberikan balasan.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyatakan pada beberapa waktu lalu akan mengawasi dana bencana (TKD) termasuk di Sumatera Utara.