Dua Minggu Tanjung Pura Masih Banjir, FORMASSU Soroti APBD dan Desak Normalisasi Sungai

analisamedan.com -Banjir yang merendam Kecamatan Hinai dan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, hingga lebih dari dua minggu menuai kritik tajam dari Forum Masyarakat Sumatera Utara (FORMASSU). Organisasi ini menilai, lamanya genangan air membuktikan bahwa banjir bukan semata akibat curah hujan, melainkan akumulasi persoalan struktural dan lemahnya tata kelola sungai oleh Pemerintah Kabupaten Langkat.

Ketua FORMASSU, Ariffani, SH, MH, menyebut kondisi tersebut mencerminkan kegagalan sistem pengendalian banjir. Ia menyoroti pendangkalan sungai, sungai mati yang dibiarkan tertutup, kerusakan tanggul dan pintu irigasi, serta drainase perkotaan yang tidak berfungsi optimal.

"Jika banjir bertahan lebih dari dua minggu, ini bukan lagi peristiwa alam biasa. Ini adalah kegagalan tata kelola dan kegagalan kebijakan," tegas Ariffani, Senin (15/12/2025)

FORMASSU juga menyoroti minimnya perhatian terhadap mitigasi bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2025. Hingga kini, tidak terdapat publikasi yang jelas dan transparan terkait alokasi anggaran normalisasi sungai, khususnya Sungai Wampu, Batang Serangan, dan sungai-sungai mati di kawasan Tanjung Pura.

"Kalau anggaran normalisasi sungai memang ada, tentu dipublikasikan dan dibanggakan. Faktanya, sampai hari ini kita tidak melihat itu di APBD 2025. Ini patut dipertanyakan," ujar Ariffani.

FORMASSU menilai, kondisi banjir yang berulang dan berkepanjangan telah bergeser dari bencana alam menjadi bencana kemanusiaan. Menurut mereka, ada unsur kelalaian kebijakan dan pembiayaan yang menyebabkan masyarakat terus menanggung dampak banjir.

"Kami menyebut ini bencana kemanusiaan karena ada kegagalan pembiayaan dan mitigasi. Negara absen, sementara rakyat terus menderita," kata Ariffani, putra asli Langkat.

Dampak dari minimnya mitigasi tersebut, lanjut FORMASSU, terlihat dari lamanya genangan air, terhentinya aktivitas ekonomi warga, meningkatnya risiko kesehatan, terganggunya pendidikan anak-anak, hingga terisolasinya desa-desa pesisir.

Sebagai solusi, FORMASSU menekankan pentingnya normalisasi sungai, termasuk pembukaan dan normalisasi Sungai Mati. Langkah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga memiliki efek ganda bagi perekonomian daerah.

"Normalisasi Sungai Mati bukan beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang. Selain mengurangi banjir, juga bisa dikembangkan sebagai wisata sungai dan menggerakkan UMKM," tegas Ariffani.

FORMASSU mendesak Pemkab Langkat segera mengambil langkah konkret, di antaranya normalisasi Sungai Wampu dan Batang Serangan, perbaikan pintu irigasi dan drainase terpadu, penguatan tanggul, penyediaan mesin sedot air permanen, serta perbaikan akses jalan menuju desa-desa pesisir seperti Tapak Kuda, Kwala Langkat, dan Jaring Halus.

FORMASSU mengingatkan, tanpa keberanian politik dan keberpihakan anggaran terhadap mitigasi bencana, banjir akan terus menjadi masalah tahunan di Kabupaten Langkat. "Rakyat tidak butuh simpati, rakyat butuh solusi. Jika APBD tidak berpihak pada mitigasi, pemerintah harus bertanggung jawab atas penderitaan yang terus berulang," pungkas Ariffani.