FORMASSU Pertanyakan Pernyataan Wali Kota Medan Soal Solusi Banjir

analisamedan.com -Pernyataan Wali Kota Medan yang menyebut masih mencari solusi penanggulangan banjir mendapat sorotan dari sejumlah pihak, termasuk Forum Masyarakat Sipil Sumatera Utara (FORMASSU). Dua pimpinan organisasi tersebut, Ariffani SH, MH dan Sekretaris Umum Rafdinal MAP, menyampaikan keheranan mereka atas pernyataan itu, mengingat persoalan banjir di Kota Medan sudah menjadi "pekerjaan rumah" tahunan yang berkepanjangan.

Ariffani menilai banjir yang terus terjadi setiap musim hujan seharusnya menjadi perhatian serius, terlebih Kota Medan merupakan ibu kota provinsi dan pusat aktivitas masyarakat. "Kami heran, kok Bapak Wali Kota Medan masih mencari solusi. Bukankah permasalahan ini sudah menjadi isu tahunan yang sering dibahas sejak dulu, bahkan pernah menjadi agenda bersama Pemprov Sumut pada 2019 di masa Gubernur Edy Rahmayadi," ujar Ariffani, Kamis (20/11/20250

FORMASSU pun mengajak masyarakat untuk tetap mendukung upaya pemerintah mencari solusi, namun mendorong agar kebijakan lebih konkret segera dijalankan. Setidaknya ada dua poin penting yang perlu menjadi perhatian Wali Kota Medan. Pertama, melakukan reformasi struktural melalui pembenahan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait penanggulangan banjir. "Kita tidak kekurangan orang pintar untuk menangani banjir. Yang dibutuhkan hanya kemauan," tegasnya.

Selain itu, FORMASSU mengusulkan agar Pemerintah Kota Medan merevitalisasi Tim Koordinasi Terpadu Penanggulangan Banjir Kota Medan dan sekitarnya yang telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/411/KPTS/2019. Ariffani menilai masalah banjir Medan tidak dapat diselesaikan sendiri tanpa melibatkan daerah sekitar seperti Deli Serdang dan Binjai.

"Ingat, banyak wilayah Medan yang berbatasan langsung dengan Deli Serdang, seperti Medan Tembung dan Medan Helvetia. Solusinya bukan dicari lagi, tapi ditabulasi dari kebijakan yang sudah pernah ada sebelumnya," tambahnya.

Ariffani juga menekankan pentingnya pembentukan tim terpadu baru bila tim sebelumnya dianggap tidak relevan. Ia menyarankan agar tim penanganan banjir ke depan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan.

"Libatkan organisasi pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga LSM agar ada rasa memiliki dalam upaya penanggulangan banjir."

Poin kedua yang ditekankan FORMASSU adalah perlunya perubahan pola penanganan banjir yang dinilai tidak efektif. Menurut Ariffani, Pemko Medan harus meninggalkan metode lama yang terbukti tidak menyelesaikan persoalan. FORMASSU menawarkan solusi berupa percepatan pembebasan lahan untuk dijadikan area resapan air.

"Katanya Pemko Medan sedang menegosiasi lahan untuk area resapan. Ini harus diprioritaskan," katanya.

Untuk jangka pendek pada periode September–Desember, FORMASSU menilai perlu adanya revitalisasi dan penambahan drainase, pengerukan parit, penyiagaan pompa air di titik rawan, serta SOP rekayasa lalu lintas di area banjir guna mencegah kemacetan parah. Ariffani juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada warga di wilayah rawan banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

Sementara itu, Rafdinal MAP menambahkan bahwa Kota Medan perlu belajar dari pengalaman daerah lain dalam menghadapi bencana tahunan ini. Ia juga membuka opsi untuk melibatkan vendor profesional bila diperlukan.

"Kalau mau ekstrem, lihat Belanda. Sebagian kotanya berada di bawah permukaan laut, tetapi mereka bisa mengatasi banjir dengan sistem yang baik. Artinya, ini bukan masalah budaya atau sosial, tapi masalah struktural," ujarnya.

Rafdinal menegaskan bahwa kunci penyelesaian persoalan banjir di Kota Medan terletak pada keseriusan pemerintah merancang program yang komprehensif. "Kalau pemerintah ingin masalah ini selesai, rumuskan program yang benar-benar mumpuni," pungkasnya.