Fraksi Golkar Kritisi LPJ Walikota "Yang Berkembang Birokratnya, Bukan Kesejahteraan Rakyatnya"

analisamedan.com -Fraksi Golkar DPRD Kota Padangsidimpuan menyampaikan pandangannya bahwa kebijakan pelaksanaan APBD Kota Padangsidimpuan tidak menggambarkan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat malah lebih banyak mengakomodir kepentingan birokrasi, Selasa (30/06/2016).

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dewi Fortuna Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Padangsidimpuan dalam pandangan Fraksinya pada Paripurna Pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Padangsidimpuan 2025.

Dimana dari sisi belanja, Fraksi Golkar mencatat total realisasi mencapai Rp.815 miliar. Dan sebesar Rp694 miliar atau 85 persen dialokasikan untuk belanja operasional guna membiayai kebutuhan rutin birokrasi.

Sedangakan belanja modal yang langsung berdampak pada pembangunan hanya terealisasi sekitar Rp37,5 miliar atau kurang dari 5 persen.

"Ketika anggaran lebih banyak terserap untuk kebutuhan internal, maka peran APBD sebagai instrumen penggerak pembangunan menjadi berkurang. Yang berkembang justru birokrasinya, bukan kesejahteraan rakyat," Ucap Dewi Fotuna saat membacakan pandangan umum fraksinya sebagai juru bicara pada paripuna pertanggungjawaban.

Selain item belanja, Fraksi Golkar juga memberi penilaian dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih di bawah harapan. Dari target sebesar Rp136 miliar, dimana realisasinya hanya mencapai Rp106 miliar atau setara 77,72 persen.

"Angka ini menunjukkan lemahnya pengelolaan dan pengawasan terhadap potensi pendapatan daerah," ujar Dewi Fortuna dari Fraksi pemilik kursi terbanyak di DPRD dan meminta penjelasan resmi dari Wali Kota beserta strategi konkret untuk meningkatkan kinerja penerimaan daerah.

Juga dalam catatan Fraksi, selain sektor belanja dan pendapatan, Dewi Fortuna memberikan pandangan dalam pengelolaan sampah diperkotaan.

Dimana kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) saat ini rawan longsor dan mengganggu lingkungan pemukiman. Sehingga rencana pemindahan lokasi serta pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu belum juga memiliki kepastian waktu pelaksanaan.

"Fraksi Golkar menegaskan, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak diukur dari besarnya angka anggaran, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Kami berharap tanggapan dan langkah yang diambil pemerintah bukan hanya sekadar jawaban di ruang sidang, melainkan bukti kemajuan yang dapat dinikmati seluruh warga Kota Padangsidimpuan," Tegasnya Dewi sebagai catatan kritis atas pelaksanaan APBD 2025.