Sejumah Elemen Desak Walikota Tanjungbalai Copot Dirut RSUD Tengku Mansyur

analisamedan.com -| Tanjungbalai: Sejumlah elemen masyarakat mendesak Walikota Tanjungbalai untuk segera mencopot dr. Mestika Mayang Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Tengku Mansyur yang dinilai gagal memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat Kota Kerang.

Minggu lalu, seorang balita berusia 5 bulan meninggal dunia akibat kelalaian pihak RSUD dr. Tengku Mansur. Hal itupun sempat viral disejumlah media sosial.

Dalam video yang diunggah oleh ibu bayi, terlihat beberapa peralatan medis masih terpasang pada tubuh sang bayi, namun hingga bayi itu wafat, peralatan tersebut tak juga dilepas oleh perawat Rumah Sakit. Belum lagi masalah Ambulance, ibu bayi sempat berteriak bahwa dirinya dibiarkan membawa mayat bayinya tanpa Ambulance dan akhirnya harus naik betor menuju rumah duka.

Terkait hal itu pula, Dirut RSUD Tengku Mansyur sempat berkilah, jika keluarga pasien yang kurang bekerjasama dengan pihak Rumah Sakit.

Menanggapi permasalahan tersebut, tokoh muda Tanjungbalai Saufi Satria Simangunsong yang merupakan Kader PMII kepada wartawan, Jumat (23/02/23) meminta agar Wali Kota Tanjungbalai lebih serius melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Kesehatan, Dirut RSUD dan seluruh unit pelayanan kesehatan yang ada di Kota Tanjungbalai.

Menurutnya, masalah layanan kesehatan bagi masyarakat merupakan sebuah hal vital yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Tanjungbalai. Walikota sebagai orang nomor satu harus berani tegas dalam mengambil keputusan untuk mencopot siapa saja yang tidak profesional dan berintegritas. Semua itu, demi terwujudnya Tanjungbalai yang lebih baik ke depan.

"Kami meminta agar Wali Kota berani bertindak tegas, copot Dirut RSUD, ngapain dipertahankan kalau gak becus. Potret RSUD dibawah pimpinan dr Mestika Mayang sudah terbukti buruk, jadi gak perlu banyak alasan," cetus Saufi.

Saufi juga menyayangkan sikap Dirut RSUD Tengku Mansyur, dr Mestika Mayang yang dinilainya masih belum menyadari kesalahannya. Pasalnya, setiap proses rujukan yang diajukan memang telah diatur dalam perundang-undangan, namun pihak RS semestinya lebih memahami tingkat SDM masyarakat, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

"Ya harusnya mereka lah (RSUD-red) yang paham bagaimana SDM masyarakat. Bagaimana caranya agar masyarakat dapat bekerjasama dengan baik. Bukan harus berkilah atau mencari-cari alasan. Ganti Dirut RSUD sekarang juga, itu solusinya," ujarnya. (ds)