Pj Gubernur Sumut Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Usai Idulfitri dan Libur Nasional

Namun, katanya, situasi global juga sangat berpengaruh di antaranya perang Rusia – Ukraina, yang masih berlangsung, dan itu bisa mempengaruhi inflasi, karena Indonesia mengimport gandum dari Ukraina. Karena harga gandum sangat erat hubungannya dengan produk-produk pangan olahan dari gandum seperti mi instan dan roti, yang menjadi konsumsi masyarakat.

Karena itu, berbagai antisipasi telah dilakukan pemerintah pusat, salah satunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar US$, serta menjaga ketersedian energi. Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan BI dan OJK, serta pelaku usaha, agar memiliki visi dan pandangan yang sama dalam menghadapi tekanan dinamika global.

Tito juga berharap, peran pemerintah daerah untuk menjaga inflasi dengan tidak saja menjaga sektor hilir saja, tetapi perlu memperkuat sektor hulu dengan mendorong produksi dalam negeri, serta memiliki program jangka panjang pengendalian inflasi daerah.

"Kerja sama pemerintah dengan BUMN/swasta juga harus dilakukan, tak mungkin pemerintah kerja sendiri. Artinya teman-teman Pemda perlu duduk bersama dengan swasta untuk membahas produk apa yang naik di daerahnya, dan kemudian berusaha bersama untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersedian pangan tersebut," ucapnya.

Rakor tersebut juga diikuti Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Bidang Perekonomian Edy Priyono, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta para Gubenur, Bupati/Walikota se Indonesia.

Turut mendampingi Pj Gubernur Sumut Hassanudin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sumut Agus Tripriyono, Inspektur Sumut Lasro Marbun, Kepala Dinas Sosial Asren Nasution, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mulyono, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan M Zakir Syarif Daulay, Kepala Dinas Perhubungan Agustinus, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Muhammad Rahmadani Lubis, serta Kepala Biro Perekonomian Poppy Marulita Hutagalung.**(gsp)