MBG di Persimpangan Jalan, Kasus Keracunan Guncang Kepercayaan Publik

analisamedan.com– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan setelah sejumlah kasus keracunan massal menimpa ratusan siswa penerima manfaat di berbagai daerah. Insiden tersebut menimbulkan kritik keras terhadap pemerintah yang dinilai gagal memastikan keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak.

Founder Ethics of Care sekaligus mantan Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, Farid Wajdi, menilai pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk memulihkan kepercayaan publik. Menurutnya, keracunan berulang menunjukkan adanya kegagalan struktural dalam rantai pengadaan, pengolahan, hingga distribusi makanan.

"Apa yang seharusnya menjadi simbol kepedulian justru berubah menjadi sumber trauma. SOP ketat yang disiapkan pemerintah hanya akan menjadi dokumen formalitas jika tidak dipatuhi di lapangan," ujar Farid, Minggu (21/9/2025).

Farid menyebutkan, muncul wacana mengganti skema MBG dengan bantuan uang tunai agar orang tua dapat menyiapkan makanan sesuai kebutuhan anak. Namun, ia mengingatkan bahwa opsi tersebut juga memiliki risiko, terutama di keluarga dengan tekanan ekonomi tinggi.

"Dalam kondisi tertentu, uang tunai rawan dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak ketimbang gizi anak. Tanpa standar jelas, kualitas asupan anak justru makin sulit dikontrol," katanya.

Selain masalah distribusi, Farid juga menyoroti serapan anggaran MBG yang rendah. Dari total alokasi sekitar Rp71 triliun, sebagian besar harus direalokasi karena tidak terserap sesuai target.

"Anggaran besar tanpa eksekusi tepat hanyalah deretan angka kosong dalam neraca negara. Publik berhak bertanya, apakah sejak awal perencanaan tidak matang atau kapasitas pelaksana memang lemah," tegasnya.

Farid menilai pemerintah kini berada di persimpangan antara mempertahankan pola makanan siap saji atau beralih pada bantuan tunai. Menurutnya, solusi yang mungkin diterapkan adalah model hibrid dengan kombinasi keduanya, disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Namun, yang terpenting, kata Farid, adalah langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik. Ia mendorong pemerintah melakukan audit independen, transparansi data, serta menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang lalai.

"Kepercayaan tidak cukup dipulihkan dengan jargon evaluasi. Pemerintah harus berani jujur mengakui kelemahan sistem. Jika negara gagal memastikan keamanan makanan di piring anak-anak, untuk apa semua angka, klaim, dan prestasi itu dipertahankan?" tutupnya.