MK Larang Wamen Rangkap Jabatan, Publik Diminta Awasi Praktik Rente Kekuasaan

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak berlindung di balik masa transisi dua tahun yang diberikan MK. "Tenggat dua tahun adalah kesempatan menata, bukan dalih untuk mempertahankan kebiasaan lama. Menunda hanya membuktikan ketidakseriusan dalam membersihkan birokrasi," tegasnya.

Farid menilai rangkap jabatan bukan hanya soal fokus kerja, melainkan juga cermin kerakusan pejabat. "Mengapa seorang Wamen masih memburu kursi komisaris? Apakah gaji dan fasilitas negara tidak mencukupi? Atau ada hasrat menguasai lebih banyak sumber daya?" ucapnya.

Ia mengajak publik untuk terus mengawasi dan mendesak pemerintah agar konsisten menegakkan larangan tersebut. "Putusan MK tak boleh berhenti sebagai arsip hukum. Negara tidak bisa dijalankan dengan logika double job ala korporasi. Pemerintahan adalah amanah rakyat, bukan portofolio jabatan yang bisa ditumpuk seenaknya," pungkas Farid.