Tim FISIP UMA dan FISIP Unitas Palembang Implementasi Penyusunan HandOut RPS Kurikulum Inti Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan

Suksesnya kegiatan tersebut sebagai wujud implementasi Kerja sama antara Tim FISIP UMA dan FISIP Unitas Palembang.

Penyusunan itu dilaksanakan satu bulan mulai 1 Desember 2022 berkerja sama dengan dosen FiSIP Unitas Palembang terdiri atas Fitri Herdayani, S.IP., M.Si dan Supardi, S.IP., M.Si yang merujuk kepada SK Keputusan Ketua Umum Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia Nomor: 055/Kapsipi.Kur.S1/Viii/2020 Tentang Kurikulum Inti Nasional Ilmu Pemerintahan Jenjang Strata Satu Dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Tim penyusun FISIP UMA terdiri atas Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si (Dekan Fisip UMA), Drs. Bastiar Tambuh, M.Si ( Dekan Fisip Unitas Palembang), Dr Novita Wulandari, S.ST., M.Si (Kaprodi IP Fisip UMA), Dosen Fisip UMA terdiri dari: Walid Musthafa Sembiring, S.Sos., M.I.P, Yurial Arief Lubis, S.Sos., M.I.P., Evi Yunita Kurniaty, S.Sos., M.I.P

Sedangkan penyusunan hak cipta untuk luaran penelitian tentang Kemiskinan (Bastiar Tambuh, Novita Wulandari, Waridah, dan Walid Musthafa Sembiring), dan Penyusunan Hak Cipta Luaran Penelitian tentang desa (Novita Wulandari, dan Waridah).

Dekan FISIP UMA Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si menyampaikan terima kasih atas implementas terselenggaranya penyusunan HandOut Mata Kuliah Dasar – dasar Ilmu Pemerintahan dan Penyusunan RPS Kurikulum Inti Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan yang bekerja sama dengan Dosen FISIP Unitas Palembang.

"Mudah – mudahan kegiatan ini bisa berlanjut dan menghasilkan HandOut yang berkualitas," ujar Dekan FISIP Dr. Effiati Juliana Hasibuan.

Daftar Mata Kuliah Kurikulum Inti Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan, sesuai Keputusan Ketua Umum KAPSIPI tersebut adalah :

1. Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan

2. Etika Pemerintahan

3. Tata Kelola Pemerintahan

4. Birokrasi Pemerintahan

5. Pemerintahan Nasional

6. Pemerintahan Daerah

7. Pemerintahan Desa

8. Kepemimpinan Pemerintahan

9. Studi Konstitusi dan Lembaga Negara

10. Perbandingan Pemerintahan

11. Kebijakan Sektor Publik

12. Pelayanan Sektor Publik

13. Tata Kelola SDM Pemerintahan

14. Tata Kelola SDM Pemerintahan

15. Teknologi Informasi Pemerintahan

16. Ekologi Pemerintahan

17. Komunikasi Pemerintahan

18. Hukum Pemerintahan

19. Metodologi Ilmu Pemerintahan