DPRD Medan Minta Pemko Sukseskan Program UHC
analisamedan.com - Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan, Iswanda (Nanda) Ramli, minta Pemkot Medan sukseskan program Universal Health Coverage (UHC) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Medan, dengan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan di tingkat dasar.
Ketua Fraksi Partai Demokrat itu tidak menampik masih banyak masyarakat kecewa karena tidak terpenuhinya kebutuhan saat berobat di Puskesmas. Hal itu di karenakan belum tersedianya fasilitas alat kesehatan dan tenaga medis di Puskesmas.
"Di Puskesmas itu belum ada alat pemeriksa jantung. Dokter spesialis juga belum tersedia," katanya, Kamis (16/10/2025).
Bahkan, sebut legislator dari Dapil V meliputi Kecamatan Medan Johor, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Tuntungan dan Medan Sunggal itu, mobil ambulance belum tersedia di semua Puskesmas di Kota Medan. "Semua ini harus menjadi perhatian Pemkot Medan," katanya.
Selain itu, tambah Nanda Ramli, perbaikan gedung Puskesmas juga sangat di butuhkan. "Gedung Puskesmas harus refresentatif. Jadi, yang kurang layak segera direnovasi," pintanya.
Kepala UPT Puskesmas Sukaramai, dr. Fera M Manalu, saat ditanya wartawan mengaku punya keterbatasan dalam menyukseskan program UHC dan CKG, karena minimnya fasilitas di Puskesmas. "Untuk CKG, kita hanya bisa melakukan pemeriksaan gula darah, tensi, kolestrol, gigi, asam urat, USG (Ultrasonografi), payudara, TB Paru, mata dan HB," katanya.
Sedang untuk pemeriksaan EKG (Elektrokardiogram) jantung, hepatitis dan HIV, sebut Fera, masih belum bisa. "Kiranya alat kesehatan untuk pemeriksaan penyakit tersebut dapat di lengkapi di setiap Puskesmas, termasuk penambahan dokter spesialis," harapnya.(sug)
Fraksi Golkar Pertanyakan Realisasi Pendapatan dan Belanja APBD Kota Medan 2025
Fraksi PSI DPRD Medan Minta Pemko Hitung Beban APBD dari Operasional BRT Mebidang
NasDem Dorong Pemkot Medan Optimalkan PAD dan Tutup Kebocoran Anggaran
Fraksi Demokrat DPRD Medan Soroti Rendahnya Serapan Anggaran
PAN - Perindo DPRD Medan Soroti Kemandirian Fiskal dan Serapan Anggaran dalam LPj APBD 2025