Parkir Medan: Janji Modernisasi Gagal, Warga Kembali Jadi Korban

Kini, DPRD Medan mendukung penuh kembalinya sistem konvensional. Alasannya, lebih sederhana dan realistis. Tetapi publik meragukan apakah keputusan ini benar-benar didasarkan pada evaluasi mendalam.

"Apakah hanya karena muncul konflik di lapangan lalu sistem ditutup? Atau ada kepentingan yang lebih nyaman dipertahankan lewat pola lama?" kritik pengamat kebijakan publik, Farid Wajdi, Founder Ethics of Care sekaligus mantan anggota Komisi Yudisial 2015–2020. Senin (1/9/2025)

Yang lebih ironis, APBD Medan sudah telanjur mengucurkan anggaran besar. Tahun 2024, Rp26 miliar digelontorkan untuk gaji jukir dan pencetakan stiker, bahkan melonjak menjadi Rp79 miliar pada 2025. "Ironis, anggaran fantastis justru habis membiayai sistem yang akhirnya dianggap gagal. Transparansi PAD pun tetap kabur," tegas Farid.

Kegagalan ini, menurut Farid, menegaskan bahwa warga hanya dijadikan objek percobaan kebijakan. Mereka kembali kehilangan kepastian tarif, rawan pungli, dan tetap berada dalam sistem parkir yang tak transparan.

Ia menekankan perlunya evaluasi berbasis data serta pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan. "Tanpa itu, kebijakan parkir hanya akan jadi eksperimen sesaat, berganti wajah tiap tahun, dan menambah frustrasi warga," ujarnya.