Alumni IMM Desak Kapoldasu Usut Oknum Polisi Diduga Provokator Kericuhan di Tapteng

analisamedan.com– Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara, Amirullah Hidayat, mendesak Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto untuk menurunkan tim Propam guna mengusut dugaan keterlibatan oknum polisi dalam kericuhan aksi massa di Tapanuli Tengah (Tapteng), Jumat (31/10/2025).

Amirullah menuding seorang anggota Polres Tapteng yang disebut-sebut bertugas di unit Satintelkam, diduga menjadi provokator saat massa yang menamakan diri Gerakan Tapteng Baru (GTB) melakukan aksi unjuk rasa. Massa disebut menyerang rumah pribadi mantan Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani, padahal aksi seharusnya digelar di depan kantor DPRD Tapteng.

"Akibat provokasi itu, rumah pribadi Bakhtiar Sibarani diserang oleh gerombolan massa yang semestinya berorasi di DPRD. Ini jelas pelanggaran serius," tegas Amirullah dalam siaran pers yang diterima wartawan, Sabtu (1/11/2025).

Amirullah yang juga mantan Sekretaris Umum DPD IMM Sumut itu menilai aksi massa di rumah pribadi seseorang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

"Dalam undang-undang itu jelas disebutkan, aksi unjuk rasa tidak boleh dilakukan di rumah pribadi. Apalagi ini terhadap tokoh yang memiliki banyak pendukung. Wajar saja situasi memanas hingga terjadi sedikit chaos," ujarnya.

Menurutnya, bentrokan antara massa dengan warga yang menjaga rumah Bakhtiar Ahmad Sibarani terjadi akibat lemahnya pengawasan aparat kepolisian di lapangan. Karena itu, ia mendesak Propam Poldasu segera turun melakukan evaluasi terhadap kinerja Polres Tapteng.

"Poldasu harus menelusuri apakah pengamanan aksi sudah sesuai prosedur tetap (protap) kepolisian. Jika ada kelalaian, apalagi provokasi, harus ada tindakan tegas," tegasnya lagi.

Amirullah juga mengingatkan bahwa kejadian ini dapat menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan citra kepolisian jika dibiarkan tanpa tindak lanjut. "Oknum yang diduga menghasut masyarakat untuk menyerang kediaman seseorang harus diperiksa. Ini jelas pelanggaran hukum dan menciderai semangat demokrasi," pungkasnya.