Kapolres Samosir Diminta Jangan Ragu Tetapkan Oknum Mafia Tanah Menjadi Tersangka

Frans Zul Sianturi - Sabtu, 18 Maret 2023 13:47 WIB
Kapolres Samosir Diminta Jangan Ragu Tetapkan Oknum Mafia Tanah Menjadi Tersangka
istimewa
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Merah Putih (LMP) saat bertemu dengan pihak Kementrian ATR/BPN di Jakarta belum lama ini.
analisamedan.com -Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Laskar Merah Putih (LMP) meminta Kapolres Samosir, AKBP Yogie Hardiman, S.I.K.,M.H tidak ragu dalam menetapkan oknum mafia tanah di Samosir berinsial PS menjadi tersangka karena perbuatannya sudah sangat meresahkan masyarakat di Kabupaten Samosir.

"Kami mendukung Kapolres Samosir, Bapak AKBP Yogie Hardiman dan meminta supaya tidak ragu-ragu menetapkannya, sebab pelaku mafia tanah ini sudah banyak dilaporkan oleh masyarakat Kabupaten Samosir," kata Ketua DPP LMP, Adek Erfil Manurung melalui Wakil Ketua Umum, Lundu P Pakpakan dalam siaran pers, Sabtu (18/3/2023).

Bahkan, diakui Lundu, pihak LMP juga sudah berkordinasi dengan Mabes Polri dan Kementrian ATR/BPN RI supaya perkara mafia tanah di Kabupaten Samosir yang diduga melibatkan oknum pegawai negeri ini bisa segera terungkap.

Disamping itu, LMP juga menyesalkan lambatnya penanganan Polres Samosir dalam menangani laporan pengaduan masyarakat yang hampir berjalan setahun lebih. Padahal, oknum mafia tanah berinsial PS telah dilaporkan oleh salah seorang masyarakat Samosir korban Luhut Situngkir sejak Desember 2021 dengan laporan pemalsuan tanda tangan yang sudah terbukti palsu lewat Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara dan juga dilaporkan beberapa masyarakat di Samosir.

"Sekali lagi kami meminta semua pihak harus fokus dengan perkara mafia tanah di Samosir ini, dalam minggu ini juga kami akan mencoba berkordinasi dengan Kapolri Bapak Jendral Listyo Sigit di Mabes Polri dan meminta supaya kasus ini terungkap," tegas Lundu.

Sementara itu, Wakil Direktur LBH AJWI Sumatra Utara, Arlius Zebua, S.H, M.H dan Agus Buulolo, S.H, M.H yang mendampingi masyarakat korban Luhut Situngkir menyampaikan, Luhut Situngkir membuat laporan pengaduan sejak 15 Desember 2021 dengan tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik.

Dalam perkara pemalsuan tanda tangan itu, tujuh orang saksi sudah diperiksa, Andifri Vitalis Simarmata, Tahan Situngkir, Kalpen Sinaga, Parulian Sagala, Rotua Turnip, Osmar Simarmata dan Coki Pangaribuan.Tidak itu saja, pemeriksan terhadap korban Luhut Situngkir dengan menyita barang bukti, sekaligus menerima bukti pembanding tanda tangan sudah dilakukan kepolisian Polres Samosir hingga penyidik juga telah menerima hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) terhadap warkah sertifikat yang didalamnya terdapat tanda tangan pelapor diduga palsu juga sudah ada.

"Terlapor atas nama Punguan Situmorang juga sudah diperiksa bahkan saksi ahli pidana juga sudah diperiksa, unsur unsur yang memenuhi dalam pidana seperti saksi dan bukti sudah ada. Sehingga, tidak ada lagi alasan dari Polres Samosir untuk tidak menetapkan Punguan Situmorang menjadi tersangka," tegas Zebua.

Tidak itu saja, Luhut Situngkir sebagai korban juga mengaku sangat lelah capek datang ke Polres Samosir, Luhut meminta Kapolda Sumatra Utara dapat merespon kasus yang dinilainya begitu sulit dituntaskan oleh kepolisian di Polres Samosir.

"Bapak Kapolda, tolonglah saya, kalau memang polisi di Polres Samosir tidak sanggup lagi, lebih baik kasus saya di SP3 saja, berikan saya kepastian hukum bapak, tolong saya masyarakat kecil ini," kata pria yang berprofesi sebagai guru ini.

Editor
: Frans Zul Sianturi
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru