Lurah dan Kades Dicopot Usai Ucapkan Terima Kasih ke Bakhtiar Sibarani, NasDem Desak Gubsu Tegur Bupati Tapteng

analisamedan.com -Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumatera Utara, Rahmansyah Sibarani, SH, MH, menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), yang hingga kini telah memasuki dua bulan pascabencana.

Dalam siaran pers yang disampaikan kepada wartawan di Medan, Jumat (2/1/2026), Rahmansyah menegaskan bahwa bencana merupakan musibah yang tidak diinginkan siapa pun dan harus disikapi dengan kesabaran serta semangat gotong royong. Ia mengingatkan agar seluruh pihak fokus pada penanganan dan pemulihan korban, bukan justru membawa bencana ke dalam kepentingan politik.

Rahmansyah meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution untuk mengingatkan kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana agar tidak berpolitik dalam situasi darurat. Ia mengutip arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama bertanggung jawab dan meringankan beban masyarakat terdampak bencana, serta mengapresiasi semua pihak yang telah membantu.

Namun demikian, Rahmansyah mengaku terkejut dengan informasi yang diterimanya terkait adanya pencopotan sejumlah lurah dan kepala desa di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pencopotan tersebut diduga dilakukan oleh Bupati Tapteng Masinton Pasaribu hanya karena para lurah dan kades tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada mantan Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani, yang membantu warga dan pemerintah setempat dalam penanganan bencana.

"Ini sangat kita sesalkan. Seharusnya bupati berterima kasih karena ada tokoh yang peduli dan membantu warganya di tengah musibah, bukan justru mengambil langkah yang bernuansa politik," ujar Rahmansyah.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Sumut IX yang meliputi Kabupaten Tapteng dan Kota Sibolga, Rahmansyah meminta Gubernur Sumatera Utara untuk secara serius menyikapi persoalan ini dan mengingatkan Bupati Tapteng agar tidak lagi berpolitik, mengingat Pilkada telah usai.

Rahmansyah juga menyatakan pihaknya akan menelusuri lebih jauh apakah terdapat pesan WhatsApp, surat, atau rekaman dari bupati, wakil bupati, maupun pihak inspektorat yang berisi peringatan kepada lurah dan kades tersebut sebelum akhirnya dicopot. Menurutnya, hal ini perlu diusut secara transparan.

"Kami meminta Gubernur Sumatera Utara dan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara untuk proaktif menindaklanjuti informasi ini. Kami juga akan menyurati Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal Kemendagri, serta menyampaikan persoalan ini ke DPR RI dan Presiden Republik Indonesia," tegasnya.

Rahmansyah menegaskan bahwa penanganan bencana merupakan tanggung jawab bersama dan tidak boleh dijadikan alat politik. Ia juga mengingatkan bahwa Partai NasDem merupakan partai dengan kursi mayoritas di DPRD Tapteng, sehingga berharap kepala daerah tidak mengambil kebijakan yang dapat memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Rahmansyah yang juga Ketua DPD Partai NasDem Tapteng menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten Tapteng dan pihak kecamatan, khususnya di Kecamatan Barus, yang dinilainya belum maksimal hadir di tengah masyarakat terdampak. Ia menyebut warga Tambak Kelurahan Pasar Batu Gerigis dan Bopet Desa Pasar Terandam yang rumahnya hancur akibat bencana hingga kini masih menunggu perhatian langsung dari pemerintah daerah.

"Memang musibah ini tidak mudah ditangani, tapi minimal datanglah menjenguk warga, memberikan semangat, agar mereka merasa tidak ditinggalkan," ujarnya.

Rahmansyah juga mengingatkan agar kunjungan kepala daerah ke lokasi bencana dilakukan secara wajar dan terbuka, bukan sekadar seremonial di waktu larut malam yang dikhawatirkan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Di akhir pernyataannya, Rahmansyah mengungkapkan bahwa banyak warga desa dan kelurahan meminta dirinya turun langsung ke daerah terdampak. Namun, ia mengaku khawatir kehadirannya justru akan berdampak pada posisi lurah atau kepala desa setempat.

"Kasihan lurah dan kepala desa, jangan sampai mereka kembali menjadi korban kebijakan hanya karena menerima atau mendampingi kunjungan kami," pungkas Rahmansyah, seraya kembali meminta Gubernur Sumatera Utara memberi perhatian serius terhadap situasi di Kabupaten Tapanuli Tengah.