Monitoring Dewan Pendidikan di Pedalaman Sibolangit Temukan 10 Siswa Belum Masuk Dapodik

analisamedan.com — Monitoring Dewan Pendidikan Kabupaten Deli Serdang di sejumlah sekolah dasar (SD) wilayah pedalaman Kecamatan Sibolangit mengungkap sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Selain menemukan kekurangan guru pada sejumlah mata pelajaran, monitoring juga menemukan persoalan administrasi peserta didik yang berpengaruh terhadap pendataan sekolah dan jumlah siswa yang menjadi dasar penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Monitoring yang dilakukan Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, Dr. Jamiluddin Marpaung, M.A., tersebut merupakan bagian dari kegiatan pemantauan periode pertama tahun 2026. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan unsur Dewan Pendidikan, tetapi juga mengikutsertakan akademisi Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Dr. Nursapia Harahap, M.A. Tim mengunjungi sejumlah sekolah di Kecamatan Sibolangit dan berdialog langsung dengan kepala sekolah serta guru untuk menghimpun berbagai persoalan pendidikan di lapangan.

Dari hasil monitoring, salah satu persoalan yang cukup menonjol adalah kekurangan guru untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen Protestan, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, serta Bahasa Inggris. Kondisi tersebut ditemukan di sejumlah sekolah yang dikunjungi. Keterbatasan tenaga pendidik membuat kepala sekolah harus mengoptimalkan guru yang tersedia agar proses pembelajaran tetap berjalan dan seluruh siswa memperoleh layanan pendidikan.

Wakil Ketua Dewan Pendidikan Deli Serdang, Dr. Jamiluddin Marpaung, M.A., mengatakan persoalan kekurangan guru perlu mendapat perhatian serius pemerintah, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah pedalaman. "Kita menemukan sejumlah sekolah masih kekurangan guru mata pelajaran. Ini harus menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang berada di daerah pedalaman," ujar Jamiluddin.

Persoalan lain ditemukan di SDN 101843. Dari sekitar 192 siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah tersebut, terdapat 10 siswa kelas I yang belum dapat masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) karena belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau dokumen administrasi kependudukan yang diperlukan. Selain itu, terdapat siswa yang datanya belum dapat diinput karena masih tercatat di satuan pendidikan taman kanak-kanak (TK) sebelumnya. Kondisi ini membuat jumlah siswa secara faktual tidak sepenuhnya sama dengan data yang tercatat dalam sistem.

Kepala SDN 101843, Aris Malau, membenarkan persoalan tersebut. Menurutnya, siswa yang belum masuk Dapodik sebenarnya sudah mengikuti proses pembelajaran di sekolah, namun terkendala kelengkapan dokumen kependudukan maupun proses pelepasan data dari sekolah sebelumnya. "Anak-anaknya ada dan mengikuti pembelajaran, tetapi secara administrasi masih ada yang belum masuk Dapodik. Ini menjadi persoalan karena jumlah siswa yang ada secara faktual tidak sama dengan data yang tercatat," kata Aris. Ia menambahkan, kondisi tersebut juga berdampak terhadap jumlah peserta didik yang menjadi dasar penghitungan dana BOS yang diterima sekolah.

Monitoring juga dilakukan di SDN 101845 Suka Makmur Sibolangit yang dipimpin Kepala Sekolah Mahdalena Guru Singa, SDN 101837 Bahtera, serta SDN 106821 Suka Makmur yang dipimpin Kepala Sekolah Servista Bukit. Para kepala sekolah menyampaikan berbagai kebutuhan dan kendala yang dihadapi, terutama terkait pemenuhan tenaga pendidik, administrasi siswa serta dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di wilayah pedalaman.

Sementara itu, Dekan FKM UINSU, Dr. Nursapia Harahap, M.A., menilai sekolah dasar memiliki posisi yang sangat penting dalam alur pendidikan nasional. Menurutnya, pendidikan dasar bukan sekadar tempat anak memperoleh pengetahuan akademik, tetapi merupakan fase awal pembentukan karakter, sikap, disiplin dan kemampuan sosial anak. "Sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam alur pendidikan nasional. Di sinilah awal terbentuknya karakter anak. Ketika fondasi karakter dan kemampuan dasar mereka kuat, nantinya mereka akan lebih mampu beradaptasi ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk ketika memasuki perguruan tinggi," jelas Nursapia.

Jamiluddin menegaskan seluruh hasil monitoring akan dihimpun menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi Dewan Pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Ia berharap persoalan kekurangan guru, kelengkapan dokumen kependudukan, validasi Dapodik dan dampaknya terhadap BOS dapat segera ditindaklanjuti. "Kita ingin memastikan anak-anak di daerah pedalaman mendapatkan hak pendidikan yang sama. Sekolah dasar adalah fondasi pendidikan sekaligus pembentukan karakter. Karena itu, persoalan yang ditemukan di lapangan jangan berhenti sebagai catatan monitoring, tetapi harus ada tindak lanjut konkret dari pemerintah," tegas Jamiluddin.