Optimalkan Perlindungan, Pemkab Pakpak Bharat Sosialisasi Perlindungan Saksi dan Korban

lisamedan.com - Dalam rangka mengoptimalkan Perlindungan Saksi dan Korban, Pemkab Pakpak Bharat melalui Dinas Pemdes, Perlidungan Perempuan dan Anak, dan Keluarga Berecana menyelenggarakan diskusi tentang kerja sama penanganan dan perlindungan korban kekerasan, kekerasan seksual dan sebagainya di kantor UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pakpak Bharat di Salak, Kamis (19/06/2025).

Hadir dalam diskusi tersebut, Kepala Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Medan, Erlince Ully Artha Tobing, S.Sos, M.Si sebagai narasumber, Kepala Dinas Pemdes diwakili Sekretaris Dinas Darliati Ujung, Camat serta lainnya.

Kepala Dinas Pemdes, PPA, dan KB Pakpak Bharat diwakili Sekdis Darliati Ujung, SH menyampaikan apresiasi atas atensi dari LPSK terhadap upaya perlindungan saksi dan korban kekerasan di Kabupaten Pakpak Bharat.

Sebuah langkah maju dalam upaya menjaga dan melindungi anak-anak kita, keluarga kita dan masyarakat Pakpak Bharat dari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan seksual dan juga bentuk kekerasan lainnya, ucap Darliati.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Medan, Erlince Ully Artha Tobing, menyatakan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga nonstruktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

"Kita sebagai orang normal, inginnya tidak mau menjadi saksi, maupun korban, tetapi yang namanya hidup, entah menjadi saksi, maupun korban harus siap dan harus datang jika dipanggil oleh penegak hukum," katanya.

Ia menjelaskan, bahwa menurut pasal di KUHP saksi yang dihadirkan wajib datang, maka dari itu perlunya sosialisasi ini agar tahu yang menjadi hak dan kewajiban atas saksi dan korban.

"Bagaimana menjadikan korban itu diterima di masyarakat setelah kejadian korban?. Inilah fungsinya LPSK di sini, agar nantinya korban yang sudah kembali ke masyarakat diterima kembali dengan segala hak dan kewajibannya," lanjutnya. (warden)