Penilain SKTT untuk Kelulusan PPPK di Langkat Biang Kericuhan, Kepala BKD Tak Mampu Beri Penjelasan

Sayang, penjelasan yang disampaikan Kepala BKD Langkat tersebut masih bias dan tidak proporsional. Bahkan tidak mampu menjawab secara tegas bagaimana proses penilaian masing-masing guru terkait pelaksanaan tes SKTT.

Puncaknya, RDP membahas nasib para guru yang tidak lulus akibat penilaian SKTT, ditentang Kuasa Hukum para guru honorer dari LBH Medan dan sempat menggebrak meja karena Ketua DPRD akan menutup rapat.

"Dari tadi rapat ini digelar tidak ada keputusan yang signifikan terkait nasib guru yang terzolimi. Bapak Kepala BKD Langkat kenapa tidak menjawab dengan tegas bagaimana caranya memberi penilaian SKTT masing-masing guru. Tidak ada ketegasan untuk menjelaskannya. Saya mewakili nasib ratusan guru honorer," ujarnya yang dibalas kemarahan mederator.

RDP tersebut tidak kunjung jelas dan buru-buru ditutup Ketua DPRD Langkat tanpa hasil. Kebijakan Ketua DPRD menutup rapat tanpa hasil menjadi pertanyaan.(sug)