Hadapi Potensi Inflasi, BI Gelar Gerakan Pasar Murah

analisamedan.com - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Pematang Siantar akan menggelar gerakan pasar murah dengan menggandeng Badan Pangan Nasional (BPN) dalam memberikan arahan kepada delapan pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga pasokan pangan di wilayah masing-masing daerah Pemerintah kabupaten/Kota wilayah kerja BI Pematangsiantar.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi ancaman inflasi jelang Natal dan Tahun Baru 2024 serta Pemilu Februari 2024 mendatang.

Kepala KPw BI Pematang Siantar, Muqorrobin bersama 8 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam wilayah kerja BI yaitu Pematang Siantar, Simalungun, Batubara, Tanjungbalai, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan (Sisi Batas Labuhan) pada kegiatan Capacity Building TPID wilayah kerja Bank Indonesia Perwakilan Pematangsiantar, di Hotel Adi Mulia, Medan Rabu (15/11).

"Kami meminta pandangan atau konsentrasi daerah untuk progres pengendalian inflasi di masing-masing daerah?," tanya Muqorrobin.

Untuk kawasan Siantar dan pesisir timur Sumut, jelas Muqorrobin, adanya beberapa bahan sembako yang naik diakibatkan turun nya produksi hasil tanam cabai dan padi.

"Diakibatkan cuaca yang ekstrim beberapa hari ini harga cabai dan padi di pasar naik. Hal itu dikarenakan turun hasil panen dan produksi padi dan cabai," ujar Muqorrobin.

Adapun BI sendiri menargetkan rentang inflasi pada kisaran 3 persen ±1 persen pada akhir tahun 2023, yang mana pada akhir tahun, aktivitas masyarakat meningkat dalam merayakan Natal dan Tahun Baru 2024, yang juga disusul dengan belanja Pemilu 2024.

Menanggapi kepala perwakilan BI , Esron Sinaga Sekda Kabupaten Simalungun selaku ketua harian TPID mengatakan bahwa mereka selalu mengikuti arahan Mendagri dan Bank Indonesia dalam menjaga produksi, distribusi dan konsumsi pangan sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah.

Namun, kondisi Kabupaten Simalungun ditantang dengan hujan yang mengguyur nyaris setiap hari dan mahalnya harga pupuk.

"Dimusim hujan ini yang terganggu itu tanaman cabai. Kita ini kalau tak makan cabai rasanya tak pas pula. Masalah kita yang lain itu adalah harga pupuk yang mahal dan pupuk subsidi yang terbatas," kata Esron Sinaga.

Keluhan Esron Sinaga ini pun diamini oleh perwakilan pemerintah daerah lainnya. Hendra Simamora, Kabag Perekonomian Setdako Pematang Siantar. Ia menyebut segala upaya telah dilakukan untuk menjaga agar harga sembako tak naik seperti pasar murah, sidak pasar dan operasi pasar lainnya.

Sementara itu, Asisten II Setdakab Batubara Radyansyah F Lubis mengatakan bahwa pemerintahnya terus berupaya agar kucuran bantuan sosial BLT diterima tepat pada orangnya sehingga menjaga daya beli kebutuhan pokok.

Kepala Kpw Bank Indonesia (BI) Pematang Siantar, Muqorrobin pun mencatat semua masalah yang dihadapi para pemerintah daerah tersebut untuk diusulkan kepada pimpinan pusat Bank Indonesia di Jakarta.

Sebelum ke tahapan tersebut, KPw BI Pematang Siantar pun telah menggandeng Badan Pangan Nasional (BPN) dalam rapat yang berlangsung secara daring.

"Ini akan kita sampaikan ke kantor pusat, ya. Saya menghargai partisipasi dan keaktifan para daerah selama ini. Selanjutnya mudah-mudahan ada titik temu masalah pasokan sembako dan inflasi ini sebab setiap daerah punya kelebihan dan kekurangan masing-masing," kata Muqorrobin.

Dalam rapat, Yudi H Sandyatma selaku Koordinator Kelompok Substansi Stabilisasi uang dari Badan Pangan Nasional pun menjelaskan apa saja solusi yang akan diambil dalam mengintegrasikan pasokan pangan maupun upaya pengendalian inflasi. Bapanas meminta agar TPID daerah wilayah kerja BI perwakilan Pematangsiantar melakukan gerakan pasar murah kepada masyarakat.

"Kami (Bapanas) berharap kepada saudara ketua TPID untuk segera melaksanakan gerakan pasar murah di setiap daerah nya. Bahkan untuk BLT Kepada masyarakat melalui daerah untuk dipergunakan pembelian bahan sembako," ucap Yudi. (Fhs)