DPR RI Gandeng Fakultas Hukum UMSU Susun Data Naskah Akademik RUU Pembentukan Kabupaten Simalungun

Terutama dalam bidang pertumbuhan ekonomi yang belum membuahkan hasil terlihat dari kemiskinan dan pengangguran yang belum teratasi. Begipun sependapat dengan Andryan, S.H, M.H juga menyambung Pemekaran daerah (provinsi, Kabupaten dan kota) ternyata tidak selalu membawa kebaikan bagi rakyat di daerah yang dimekarkan tersebut. Bahwa DPR mensinyalir 40 persen dari daerah yang dimekarkan tersebut.

Kegiatan FGD tersebut Pimpinan Fakultas Hukum, Dekan Dr. Faisal, S.H, M.Hum, Wakil Dekan I Dr. Zainuddin, S.H, M.H, Wakil Dekan III Atikah Rahmi, S.H, M.H dan Dosen Fakultas Hukum Andryan, S.H, M.H, Rachmad Abduh, S.H, M.H, Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H, M.H, Mhd. Dr. Teguh Syuhada Lbs, S.H, M.H, Guntur Rambey, S.H, M.H, dan jajaran DPR RI serta Perwakilan lainnya, Teguh Nirmala Yekti, S.H, M.H, Agus Priyono, S.H, Nouval Ali Mukhtar, S.H, Achmad Khatib, S.Fil, M.H, Aryudhi, S.H, M.H, Steffani, S.H, M.H, Santoso, S.T.