Bencana di Sumatera Ungkap Kerapuhan Kesiapsiagaan dan Respons Birokrasi

analisamedan.com -Rangkaian bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah provinsi di Pulau Sumatera mengungkap lemahnya kesiapsiagaan dan respons birokrasi dalam penanganan bencana. Hujan ekstrem yang mengguyur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilaporkan telah menewaskan lebih dari seribu orang, sementara ratusan lainnya hilang, luka-luka, serta kehilangan tempat tinggal.

Di Aceh, longsor dilaporkan memutus akses jalan utama ke sejumlah desa sehingga bantuan sulit menjangkau warga terdampak. Di Sumatera Utara, ratusan rumah rusak dan ribuan warga terpaksa bertahan di tenda-tenda darurat dengan keterbatasan sanitasi. Sementara itu, Sumatera Barat mengalami banjir dengan ketinggian beberapa meter yang merusak jaringan listrik, air bersih, serta fasilitas kesehatan.

Kondisi di berbagai daerah menunjukkan pola persoalan yang serupa, mulai dari keterlambatan pendataan korban, lemahnya koordinasi antarlembaga, hingga distribusi bantuan yang tidak merata. Situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem kesiapsiagaan bencana yang selama ini diklaim telah dibangun pemerintah.

Pemerintah pusat menyatakan kondisi mulai membaik seiring menurunnya jumlah pengungsi. Namun, banyak warga disebut kembali ke rumah bukan karena situasi sudah aman, melainkan karena tekanan ekonomi dan keterbatasan pilihan hidup.

Distribusi bantuan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Jembatan roboh, jalan longsor, dan wilayah terisolasi membuat ribuan warga menunggu pasokan makanan, air bersih, obat-obatan, serta perlengkapan tempat tinggal. Bantuan keuangan yang disalurkan dinilai belum mampu menjawab kebutuhan mendesak akan hunian layak, layanan kesehatan, dan pemulihan jangka panjang.

Krisis kesehatan juga mulai muncul di lokasi pengungsian. Sejumlah daerah melaporkan peningkatan kasus demam, diare, infeksi kulit, hingga tuberkulosis (TBC), sementara sebagian fasilitas kesehatan mengalami kerusakan atau lumpuh akibat bencana.

Di sisi lain, upaya pemulihan dinilai masih jauh dari memadai. Pemerintah menjanjikan pembangunan rumah bagi korban terdampak, namun jumlahnya belum sebanding dengan ratusan ribu rumah yang dilaporkan rusak berat atau hanyut. Kebutuhan anggaran rekonstruksi diperkirakan mencapai puluhan triliun rupiah.

Kritik juga muncul terhadap lambannya penetapan status bencana nasional yang berdampak pada keterlambatan mobilisasi anggaran dan koordinasi lintas kementerian. Proses administratif yang berlarut dinilai memperparah penderitaan warga yang kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan.

Founder Ethics of Care, Farid Wajdi, menilai bencana di Sumatera bukan sekadar peristiwa alam, tetapi juga ujian terhadap kepemimpinan dan tata kelola negara. "Korban manusia bukan sekadar angka statistik. Respons yang lamban bukan hanya kesalahan administratif, tetapi kegagalan moral," ujar Farid Wajdi, mantan Anggota Komisi Yudisial periode 2015–2020., Senin (15/12/2025)

Ia menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam penanganan bencana, dari sekadar pencatatan data menuju pembangunan sistem kesiapsiagaan yang profesional dan berpihak pada keselamatan warga.

Bencana ini, menurutnya, menjadi pengingat bahwa klaim kesiapan menghadapi bencana harus dibuktikan melalui tindakan nyata, agar tragedi serupa tidak terus berulang di wilayah yang setiap tahun menghadapi ancaman banjir dan longsor.