Kasus Korupsi MBG Jadi Alarm Nasional, Farid Wajdi Desak Audit Forensik Menyeluruh

Farid menyebut sedikitnya ada empat aspek utama yang harus menjadi fokus evaluasi.

Pertama, aspek landasan hukum. Menurutnya, program dengan anggaran besar membutuhkan regulasi yang kuat, rinci, dan tidak menimbulkan banyak ruang tafsir. Mulai dari mekanisme pengadaan, distribusi anggaran, standar pelayanan, pengawasan hingga pertanggungjawaban publik harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Kedua, tata kelola kelembagaan. Dugaan korupsi yang terjadi memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan internal yang selama ini berjalan.

"Program publik yang sehat semestinya memiliki sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal. Jika persoalan baru terungkap setelah mencapai skala besar, maka perlu dipertanyakan efektivitas kontrol internal yang ada," jelasnya.

Ketiga, aspek sumber daya manusia. Ia menilai MBG merupakan program yang kompleks karena melibatkan pengadaan barang dan jasa, rantai pasok pangan, pengawasan kualitas makanan, tata kelola keuangan, teknologi informasi, hingga koordinasi lintas lembaga dan pemerintah daerah.

Kompleksitas tersebut, kata Farid, membutuhkan SDM yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi tinggi.

Keempat, penguatan sistem pengawasan. Ia menekankan bahwa pengawasan harus menjadi jantung program, bukan sekadar pelengkap administrasi.

Menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh lembaga pelaksana, tetapi harus melibatkan auditor independen, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akademisi, organisasi masyarakat sipil, media massa, hingga aparat penegak hukum.