Kasus Korupsi MBG Jadi Alarm Nasional, Farid Wajdi Desak Audit Forensik Menyeluruh

analisamedan.com -Penetapan sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola program tersebut.

Founder Ethics of Care sekaligus Anggota Komisi Yudisial periode 2015–2020, Farid Wajdi, menegaskan bahwa kasus yang mencuat tidak boleh dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum yang cukup diselesaikan dengan menghukum para pelaku.

Menurutnya, yang sedang diuji saat ini bukan hanya integritas sejumlah pejabat, melainkan kualitas sistem yang menopang salah satu program sosial terbesar dan paling ambisius dalam sejarah Indonesia.

"Perdebatan publik saat ini cenderung bergerak ke dua arah yang sama-sama keliru. Ada yang menganggap kasus ini sebagai bukti kegagalan total Program Makan Bergizi Gratis, sementara sebagian lain menilai persoalan cukup selesai dengan penegakan hukum terhadap pelaku. Padahal, persoalan yang lebih mendasar adalah kualitas sistem pengelolaan program tersebut," ujarnya, Kamis (4/6/2026)

Farid menjelaskan, sejak awal MBG dirancang bukan sekadar program bantuan sosial. Program ini diproyeksikan sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kualitas gizi nasional, penguatan ekonomi lokal, serta investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

Karena itu, menurutnya, program dengan cakupan nasional dan anggaran yang sangat besar harus didukung oleh fondasi kelembagaan yang kuat dan tata kelola yang akuntabel.

Ia menilai langkah yang paling mendesak saat ini adalah melakukan audit forensik secara menyeluruh terhadap desain maupun pelaksanaan Program MBG.

"Audit tidak boleh hanya berfokus pada pencarian kerugian negara atau siapa yang bertanggung jawab. Yang lebih penting adalah menjawab pertanyaan apakah negara benar-benar siap menjalankan program sebesar ini," katanya.

Farid menyebut sedikitnya ada empat aspek utama yang harus menjadi fokus evaluasi.

Pertama, aspek landasan hukum. Menurutnya, program dengan anggaran besar membutuhkan regulasi yang kuat, rinci, dan tidak menimbulkan banyak ruang tafsir. Mulai dari mekanisme pengadaan, distribusi anggaran, standar pelayanan, pengawasan hingga pertanggungjawaban publik harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Kedua, tata kelola kelembagaan. Dugaan korupsi yang terjadi memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan internal yang selama ini berjalan.

"Program publik yang sehat semestinya memiliki sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak awal. Jika persoalan baru terungkap setelah mencapai skala besar, maka perlu dipertanyakan efektivitas kontrol internal yang ada," jelasnya.

Ketiga, aspek sumber daya manusia. Ia menilai MBG merupakan program yang kompleks karena melibatkan pengadaan barang dan jasa, rantai pasok pangan, pengawasan kualitas makanan, tata kelola keuangan, teknologi informasi, hingga koordinasi lintas lembaga dan pemerintah daerah.

Kompleksitas tersebut, kata Farid, membutuhkan SDM yang profesional, berintegritas, dan memiliki kompetensi tinggi.

Keempat, penguatan sistem pengawasan. Ia menekankan bahwa pengawasan harus menjadi jantung program, bukan sekadar pelengkap administrasi.

Menurutnya, pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh lembaga pelaksana, tetapi harus melibatkan auditor independen, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), akademisi, organisasi masyarakat sipil, media massa, hingga aparat penegak hukum.

Selain itu, Farid juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap ketepatan sasaran penggunaan anggaran MBG. Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan program tidak ditentukan oleh besarnya dana yang dibelanjakan, melainkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

"Setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu menghasilkan dampak nyata, bukan sekadar memenuhi target statistik atau kepentingan politik jangka pendek," tegasnya.

Farid berharap kasus yang kini bergulir dapat menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam membangun institusi yang kuat dan berkelanjutan.

Ia menegaskan bahwa program publik tidak boleh bergantung pada figur, popularitas kebijakan, atau momentum politik sesaat, melainkan harus berdiri di atas sistem yang transparan, akuntabel, dan mampu bertahan menghadapi pergantian kepemimpinan.

"Masa depan jutaan anak Indonesia terlalu penting untuk dipertaruhkan pada sistem yang belum sepenuhnya siap. Jika momentum ini dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan mendasar, krisis yang terjadi hari ini dapat menjadi titik awal lahirnya Program Makan Bergizi Gratis yang lebih kredibel, transparan, dan berkeadilan," pungkasnya.