‎Masalah Kursi Dewan di Panggung Pawai, PKB Sidimpuan Minta Dibicarakan Saja Bersama Pemko

analisamedan.com - ‎Setelah Ketua DPC PDI P Perjuangan memberikan statemen, kini giliran Sekretaris DPC PKB Padangsidimpuan, Ibnul Choir Siregar angkat suara terkait kisruh sejumlah anggota dewan yang keluar dari panggung kehormatan dikarena posisi kursi yang tak layak, Minggu (17/08/2025).

‎
‎Kejadian pulangnya anggota DPRD Kota Padangsidimpuan pada acara pawai dan dan karnaval dari panggung penghormatan didepan Kantor Walikota Padangsidimpuan.
‎
‎"Saya tidak membenarkan panitia dan minta itu dievaluasi. Karena lembaga DPRD itu lembaga terhormat dan tak pantas diberlakukan seperti itu. Namun persoalan yang itu juga tidaklah harus menjadi pembicaraan di publik, bisa dibicarakan secara persuasif antara anggota DPRD bersama Panitia atau Pemko" Kata Sekretaris PKB.
‎
‎Ibnul meminta kedepan masalah yang tak menyangkut rakyat diselesaikan dimeja rapat.
‎
‎"Itu bisa diselesaikan dirapat, Buat rapat tentang itu. Masak urusan antara mereka anggota DPRD dan Pemko saja tidak bisa terselesaikan apalagi urusan dengan masyarakat" Ucapnya.
‎
‎Masalah kursi tersebut jangan dipertontonkan.
‎
‎"Kita nikmatilah momentum 17 Agustus ini dengan Jiwa, fikiran, rasa riang gembira kemerdekaan. Janganlah dihari ini kita bahas. Oke Bang! saya mau nonton panjat pinang ini, jangan dulu ganggu" Kata Ibnul Siregar sembari melambaikan tangan saat diwawancara media.
‎
‎
‎Berita Sebelumnya
‎
‎Taty Aryani Tak Persoalkan Penempatan Kursi DPRD di Panggung Kehormatan
‎
‎Taty Aryani Tambunan, Politisi Senior PDI-P Kota Padangsidimpuan lebih mengedepankan rasa syukur atas terlaksananya Pawai dan Carnaval Perayaan HUT RI Ke-80 yang sebelumnya nyaris tak dilaksanakan, Minggu (17/08/2025).
‎
‎"Kalau bagi saya lebih bersyukur acara ini bisa terlaksana dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Ibu-Ibu bisa melihat langsung putra putrinya ikut pawai pada perayaan kemerdekaan," Kata Taty Aryani, Wakil Ketua I DPRD Kota Padangsidimpuan.
‎
‎Lanjutnya, kegiatan itu diperuntukkan kepada masyarakat dan juga diperjuangkan bersama seluruh anggota DPRD terutama Ketua DPRD Sri Fitrah Munawaroh.
‎
‎"Kemarin kita bersama ketua DPRD Padangsidimpuan getol mengkritisi surat pertama yang meniadakan pawai karena efisiensi sehingga ditarik kembali," ucapnya.
‎
‎Terkait penempatan kursi di belakang seolah tak menghargai posisi dewan, Mantan Ketua DPRD yang kini menjawabat Wakil Ketua I ini juga mengingatkan Pemerintah Kota Padangsidimpuan khususnya panitia pelaksana.
‎
‎"Kalau memang ngak ada kursi ngak usah diundang, atau dilakukan evaluasi. Intinya saya juga perempuan dan seorang ibu, saya tadi berdiri di Tugu Salak bersama warga melihat anak-anak bukan duduk di panggung. Saya tau betapa senangnya warga melihat buah hatinya ikut," tegasnya.
‎
‎
‎Berita Anggota DPRD Padangsidimpuan Boikot Karnaval HUT RI
‎
‎Anggota DPRD Kota Padangsidimpuan meninggalkan panggung penghormatan karnaval drumband dan deville dalam peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Jalan Sudirman depan Plaza ATC, Minggu (17/8/2025).
‎
‎
‎Penyebabnya adalah penempatan kursi anggota DPRD yang berada di barisan paling belakang dengan kursi plastik, sementara kursi sofa di depan ditempati oleh ibu-ibu PKK dan Dharma Wanita Persatuan.
‎
‎"Kami merasa diremehkan karena ditempatkan di kursi plastik paling belakang, sementara PKK dan DWP duduk di sofa di depan," ungkap Arjuna Sari Nasution, anggota DPRD dari Fraksi Golkar.
‎
‎