MBG Dinilai Populisme Anggaran, Pendidikan Jadi Korban
analisamedan.com - Keputusan pemerintah mengalokasikan 44,2 persen anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik. Kebijakan itu dinilai lebih sarat kepentingan politik populis ketimbang upaya serius meningkatkan mutu pendidikan.
Founder Ethics of Care sekaligus mantan Anggota Komisi Yudisial (2015–2020), Farid Wajdi, menilai langkah tersebut sebagai bentuk salah kaprah pemerintah dalam memprioritaskan pembangunan manusia.
"Memindahkan hampir separuh anggaran pendidikan ke MBG bukan hanya salah kaprah, tetapi juga mengabaikan kewajiban negara untuk menegakkan konstitusi," ujarnya, Selasa (17/9/2025)
Mahkamah Konstitusi sebelumnya menegaskan hak pendidikan gratis tanpa pungutan sebagai mandat konstitusional. Namun, menurut Farid, realitas menunjukkan putusan tersebut diabaikan karena pemerintah justru lebih fokus pada MBG.
Rapat Dengan Dewan Pendidikan, Bupati Deli Serdang Setujui Diklat Guru dan Kepala Sekolah Berbasis BNSP
Keracunan MBG Berulang, PKUTK Sumut Soroti Pertanggungjawaban Hukum SPPG
Jamiluddin: Pembangunan Deli Serdang Mulai Menjangkau Wilayah Pedalaman, Akses ke Desa Buluh Awar dan Sala Bulan Makin Lancar
Monitoring Dewan Pendidikan di Pedalaman Sibolangit Temukan 10 Siswa Belum Masuk Dapodik
Guru Agama Kristen SDN 105309 Rambung Baru Belum Dipanggil PPG, Dewan Pendidikan Deli Serdang Soroti Anggaran dan Kondisi Sekolah