MBG Dinilai Populisme Anggaran, Pendidikan Jadi Korban
analisamedan.com - Keputusan pemerintah mengalokasikan 44,2 persen anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik. Kebijakan itu dinilai lebih sarat kepentingan politik populis ketimbang upaya serius meningkatkan mutu pendidikan.
Founder Ethics of Care sekaligus mantan Anggota Komisi Yudisial (2015–2020), Farid Wajdi, menilai langkah tersebut sebagai bentuk salah kaprah pemerintah dalam memprioritaskan pembangunan manusia.
"Memindahkan hampir separuh anggaran pendidikan ke MBG bukan hanya salah kaprah, tetapi juga mengabaikan kewajiban negara untuk menegakkan konstitusi," ujarnya, Selasa (17/9/2025)
Mahkamah Konstitusi sebelumnya menegaskan hak pendidikan gratis tanpa pungutan sebagai mandat konstitusional. Namun, menurut Farid, realitas menunjukkan putusan tersebut diabaikan karena pemerintah justru lebih fokus pada MBG.
Kasus Korupsi MBG Jadi Alarm Nasional, Farid Wajdi Desak Audit Forensik Menyeluruh
Dewan Pendidikan Kabupaten Deli Serdang Gelar Sosialisasi dan Bimtek Tingkatkan Kompetensi Guru dan Tendik di Pancurbatu
Rampas 08 Sumut Dukung KPK dan Kejaksaan Usut Tuntas Dugaan Korupsi DJKA Medan
Peringati Hari Kartini dan Hardiknas 2026, IKWI Sumut Anjangsana Salurkan Bantuan ke Panti Asuhan dan Warakauri PWI Sumut
Kadis Pendidikan Tapsel Kini Dipimpin Perempuan. Efrida Yanti Fokuskan Kesetaraan dan Pemerataan Hingga Kepelosok