MBG Dinilai Populisme Anggaran, Pendidikan Jadi Korban
analisamedan.com - Keputusan pemerintah mengalokasikan 44,2 persen anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik. Kebijakan itu dinilai lebih sarat kepentingan politik populis ketimbang upaya serius meningkatkan mutu pendidikan.
Founder Ethics of Care sekaligus mantan Anggota Komisi Yudisial (2015–2020), Farid Wajdi, menilai langkah tersebut sebagai bentuk salah kaprah pemerintah dalam memprioritaskan pembangunan manusia.
"Memindahkan hampir separuh anggaran pendidikan ke MBG bukan hanya salah kaprah, tetapi juga mengabaikan kewajiban negara untuk menegakkan konstitusi," ujarnya, Selasa (17/9/2025)
Mahkamah Konstitusi sebelumnya menegaskan hak pendidikan gratis tanpa pungutan sebagai mandat konstitusional. Namun, menurut Farid, realitas menunjukkan putusan tersebut diabaikan karena pemerintah justru lebih fokus pada MBG.
Kadis Pendidikan Tapsel: Beasiswa Martabe Sangat Membantu Siswa dan Keluarga
Wakil Ketua Dewan Pendidikan Deli Serdang Serap Aspirasi Kepala Sekolah di Sibolangit, Tinjau Rehabilitasi SMPN 2 Sibolangit
NasDem Dorong Pemkot Medan Optimalkan PAD dan Tutup Kebocoran Anggaran
Fraksi Demokrat DPRD Medan Soroti Rendahnya Serapan Anggaran
Kasus Korupsi MBG Jadi Alarm Nasional, Farid Wajdi Desak Audit Forensik Menyeluruh