Mitigasi Bencana di Sumatera Dinilai Gagap, Pemerintah Dianggap Lamban Ambil Keputusan

"Alasan belum membutuhkan bantuan asing terdengar tidak relevan ketika keselamatan warga menjadi taruhan. Keputusan tertahan oleh perhitungan politik, bukan urgensi kemanusiaan. Politik menang, keselamatan kalah," tegasnya.

Farid juga menilai koordinasi antar-institusi lebih menyerupai "sandiwara birokrasi." Dana penanganan bencana tersedia, tetapi pencairan dan pendistribusiannya lambat. Ia menyatakan mitigasi bencana tampak tidak menjadi prioritas, hanya sebatas retorika. Banyak daerah belum memiliki peta risiko mutakhir, sistem drainase adaptif, serta prosedur darurat yang jelas.

"Kegagalan ini bukan soal kurangnya peralatan atau anggaran. Ini soal kepemimpinan yang lamban, kalkulasi yang keliru, dan ketidakmampuan mengambil keputusan,Ia juga menyebut bahwa penolakan terhadap bantuan internasional memperlambat proses evakuasi dan rekonstruksi."katanya

Farid menegaskan bahwa mitigasi bencana merupakan kewajiban moral dan hukum negara untuk melindungi warganya. Jika pemerintah terus mengabaikan prinsip ini, ia memperingatkan bahwa tragedi serupa akan terus berulang dan kepercayaan publik terhadap pemerintah makin tergerus.

"Bencana bukan panggung citra politik. Warga menuntut tindakan nyata, koordinasi efektif, dan keputusan cepat. Diam dan menunda berarti berpihak pada ketidakadilan dan kehancuran rakyat," pungkasnya.