Menjelang Pemungutan Suara Pilkada Sumut, Kampus Diminta Jaga Netralitas

Belakang ini kata Hanif, muncul berita yang sedang viral di media sosial, ada kampus negeri di Sumatera utara yang Rektornya diduga melakukan 'cawe-cawe' dengan melakukan pertemuan Bersama Pj. Bupati/walikota dan atau pejabat lainnya guna mendukung salah satu calon di Pilkada Sumut tahun 2024.

"Jika pertemuan itu dilakukan oleh pihak Rektor dan pejabat kampus lainnya, apalagi menggunakan fasilatas kampus yang notabenenya fasilitas negara, ini sangat disayangkan dan tidak bermoral, mengindahkan segala bentuk etika dan kaidah dalam dunia pendidikan," imbuhnya.

Hanief mengatakan bahwa pertanggal 14 November 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengabulkan permohonan nomor 136/PUU-XXII/2024, Pasal 188 Undang-Undang Pilkada Nomor 1 Tahun 2015, bahwa anggota TNI-Polri yang cawe-cawe menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada bisa dipidana penjara.

"Pasal 188 UU 1/2015 itu mengatur sanksi untuk pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa, atau sebutan lain/lurah yang sengaja melanggar ketentuan Pasal 71 bisa dikenakan pidana penjara dan denda," pungkasnya.