Aksi Masyarakat Sipil Sumut Tolak Dinasti Politik Dalam Pilkada
Gustan Pasaribu - Selasa, 27 Agustus 2024 19:43 WIB
dok.analisamedan.com
massa masyarakat sipil Sumut Aksi di depan Gedung DPRD Sumut
analisamedan.com -Massa yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi damai , menolak politik dinasti pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2024) dan mendesak DPRD Sumut serta seluruh pihak terkait agar bersama sama mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol MedanSelasa (27/8/2024)
Mahasiswa datang membawa spanduk dan berbagai poster yang berisikan sejumlah tuntutan. Antara lain tolak dinasti politik, kawal putusan MK, tolak outsourching dan terapkan sistem kerja layak bagi buruh. Selain itu, massa aksi juga meminta agar RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat segera disahkan.
"Kami kembali datang untuk menegaskan, bahwa kami tetap mengawal janji DPRD Sumut yang telah menerima tuntutan kami beberapa hari lalu. Yakni sepakat dengan putusan MK dan menolak dinasti politik," kata salah seorang orator Nikita.
Ditegaskan Nikita, mereka juga meminta agar publik dilibatkan dalam penyusunan proses legislasi. Pelibatan ini penting agar publik dapat menerima dan mematuhi setiap peraturan yang dinilai telah menyerap kepentingan publik. "Banyak peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah yang telah memicu kontroversi ditengah masyarakat karena dalam prosesnya tidak melibatkan publik,"ujarnya
Aksi mahasiswa berlangsung dramatis karena diguyur hujan. Meski begitu massa mahasiswa bertahan. Setelah berorasi kurang lebih sejam, massa aksi sempat ditemui Anggota DPRD Sumut Benny Sihotang. Namun belum sempat berdialog, Benny meninggalkan massa aksi.
Mahasiswa datang membawa spanduk dan berbagai poster yang berisikan sejumlah tuntutan. Antara lain tolak dinasti politik, kawal putusan MK, tolak outsourching dan terapkan sistem kerja layak bagi buruh. Selain itu, massa aksi juga meminta agar RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat segera disahkan.
"Kami kembali datang untuk menegaskan, bahwa kami tetap mengawal janji DPRD Sumut yang telah menerima tuntutan kami beberapa hari lalu. Yakni sepakat dengan putusan MK dan menolak dinasti politik," kata salah seorang orator Nikita.
Ditegaskan Nikita, mereka juga meminta agar publik dilibatkan dalam penyusunan proses legislasi. Pelibatan ini penting agar publik dapat menerima dan mematuhi setiap peraturan yang dinilai telah menyerap kepentingan publik. "Banyak peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah yang telah memicu kontroversi ditengah masyarakat karena dalam prosesnya tidak melibatkan publik,"ujarnya
Aksi mahasiswa berlangsung dramatis karena diguyur hujan. Meski begitu massa mahasiswa bertahan. Setelah berorasi kurang lebih sejam, massa aksi sempat ditemui Anggota DPRD Sumut Benny Sihotang. Namun belum sempat berdialog, Benny meninggalkan massa aksi.
Editor
: Gustan Pasaribu
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Fraksi Demokrat DPRD Medan Setujui Perubahan APBD 2026
Fraksi PKS DPRD Medan Desak Progran UHC Premium Segera Direalisasikan
Fraksi PKS DPRD Medan Soroti Rendahnya Realisasi APBD
Fraksi PDI P DPRD Medan Setujui P APBD Pemko Medan Tahun 2026 Rp 7,7 Triliun Lebih
Fraksi Hanura-PKB Dorong Pemko Perkuat Ketenteraman dan Ketertiban
Fraksi Gerindra DPRD Medan Soroti Belanja, Banjir dan Islamic Center, Setujui Perubahan APBD Medan 2026
Komentar