Aksi Masyarakat Sipil Sumut Tolak Dinasti Politik Dalam Pilkada
Gustan Pasaribu - Selasa, 27 Agustus 2024 19:43 WIB
dok.analisamedan.com
massa masyarakat sipil Sumut Aksi di depan Gedung DPRD Sumut
analisamedan.com -Massa yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Sumatera Utara (Sumut) menggelar aksi damai , menolak politik dinasti pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2024) dan mendesak DPRD Sumut serta seluruh pihak terkait agar bersama sama mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol MedanSelasa (27/8/2024)
Mahasiswa datang membawa spanduk dan berbagai poster yang berisikan sejumlah tuntutan. Antara lain tolak dinasti politik, kawal putusan MK, tolak outsourching dan terapkan sistem kerja layak bagi buruh. Selain itu, massa aksi juga meminta agar RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat segera disahkan.
"Kami kembali datang untuk menegaskan, bahwa kami tetap mengawal janji DPRD Sumut yang telah menerima tuntutan kami beberapa hari lalu. Yakni sepakat dengan putusan MK dan menolak dinasti politik," kata salah seorang orator Nikita.
Ditegaskan Nikita, mereka juga meminta agar publik dilibatkan dalam penyusunan proses legislasi. Pelibatan ini penting agar publik dapat menerima dan mematuhi setiap peraturan yang dinilai telah menyerap kepentingan publik. "Banyak peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah yang telah memicu kontroversi ditengah masyarakat karena dalam prosesnya tidak melibatkan publik,"ujarnya
Aksi mahasiswa berlangsung dramatis karena diguyur hujan. Meski begitu massa mahasiswa bertahan. Setelah berorasi kurang lebih sejam, massa aksi sempat ditemui Anggota DPRD Sumut Benny Sihotang. Namun belum sempat berdialog, Benny meninggalkan massa aksi.
Mahasiswa datang membawa spanduk dan berbagai poster yang berisikan sejumlah tuntutan. Antara lain tolak dinasti politik, kawal putusan MK, tolak outsourching dan terapkan sistem kerja layak bagi buruh. Selain itu, massa aksi juga meminta agar RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat segera disahkan.
"Kami kembali datang untuk menegaskan, bahwa kami tetap mengawal janji DPRD Sumut yang telah menerima tuntutan kami beberapa hari lalu. Yakni sepakat dengan putusan MK dan menolak dinasti politik," kata salah seorang orator Nikita.
Ditegaskan Nikita, mereka juga meminta agar publik dilibatkan dalam penyusunan proses legislasi. Pelibatan ini penting agar publik dapat menerima dan mematuhi setiap peraturan yang dinilai telah menyerap kepentingan publik. "Banyak peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah yang telah memicu kontroversi ditengah masyarakat karena dalam prosesnya tidak melibatkan publik,"ujarnya
Aksi mahasiswa berlangsung dramatis karena diguyur hujan. Meski begitu massa mahasiswa bertahan. Setelah berorasi kurang lebih sejam, massa aksi sempat ditemui Anggota DPRD Sumut Benny Sihotang. Namun belum sempat berdialog, Benny meninggalkan massa aksi.
Editor
: Gustan Pasaribu
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Pegadaian Dorong Perluasan Transaksi Digital, Yohanis Wulang: QRIS Perkuat Inklusi Keuangan Masyarakat
Apartemen Mewah Jadi Titik Transaksi Pod Getar, Tiga Ditangkap
Perkuat Ekonomi Desa, AKSI Padangsidimpuan Dukung KDMP
H. Muhammad Lokot Nasution Serahkan Beasiswa Tahfiz untuk 25 Mahasiswa FAI UMA
Satresnarkoba Bongkar Dugaan Transaksi Sabu Berkedok Warnet
Fraksi PAN-Perindo DPRD Medan Desak Pemo Terapkan Sistem Digitalisasi
Komentar